Friday, 16 November 2018

KPK: Kerugian Korupsi Haji Masih Dihitung BPK

Rabu, 8 April 2015 — 22:27 WIB
Gedung KPK

Gedung KPK

JAKARTA (Pos Kota) – Pelaksana Tugas (Plt) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah tidak dapat menjelaskan soal kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi penyelenggaraan ibadah haji yang menjerat mantan Menteri Agama, Suryadharma Ali (SDA) sebagai tersangka.

“Tidak benar perkara haji tidak ada kerugian negara. Ketika seseorang ditetapkan sebagai tersangka dengan pasal penyalahgunaan kewenangan dan menyebabkan kerugian negara, itu sudah ditentukan,” katanya, saat jumpa pers di kantornya, Jl. HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (8/4).

Namun, Johan belum dapat menyebutkan besaran kerugian yang dialami negara dari kasus tersebut. Alasannya, kata dia, masih menunggu perhitungan definitif oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

“Haji sedang dihitung kerugian negaranya secara final oleh BPK atau BPKP. Belum selesai, on going process, tapi kan tidak mempengaruhi itu kurang bukti,” pungkasnya.

Johan menambahkan, pihaknya pun bahkan bisa menahan SDA tanpa menunggu hasil perhitungan kerugian negara. “Tidak perlu menunggu kerugian negara final karena penahanan tidak depend on, penahanan itu subjektivitas penyidik,” imbuhnya.

KPK menetapkan SDA sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penyelenggaraan haji di Kementerian Agama tahun 2012-2013, sejak 22 Mei 2014. SDA disangka melanggar Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi.

Merasa keberatan SDA kemudian mengajukan gugatan praperadilan terhadap KPK. Namun upaya praperadilan yang ditempuh SDA ke PN Jaksel, ditolak.

Hakim Tati Hadiati menolak semua gugatan praperadilan yang diajukan SDA lantaran penetapan tersangka tersebut bukan merupakan upaya paksa seperti yang didalilkan pengacara pemohon.

Menurut hakim, penetapan tersangka merupakan syarat untuk melakukan upaya paksa lain, seperti penangkapan, penahanan, penyitaan, dan penggeledahan. Dengan demikian, sah atau tidaknya penetapan tersangka bukan obyek praperadilan. “Maka, permohonan pemohon ditolak untuk seluruhnya,” ujar hakim Tati.

Sementara itu, kuasa hukum SDA, Humprey Djemat, mengaku keberatan atas putusan hakim. Dia menilai putusan hakim bertentangan dengan fakta persidangan, terkait ketikdakmampuan KPK dalam menjelaskan kerugian negara.

“Perhitungan kerugian negara harus berdasarkan hitungan auditor independen. Ini yang seharusnya jadi pertimbangan, dan sepertinya hakim tidak berani memperluas itu,” timpal Humprey. (yulian)