Monday, 16 September 2019

KPK Periksa Anggota DPR dari NasDem

Jumat, 17 April 2015 — 18:08 WIB

JAKARTA (Pos Kota) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil anggota Komisi XI DPR dari Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Achmad Hatari, diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi Detailing Engineering Design Pembangkit Listrik Tenaga Air (DED PLTA) Danau Sentani dan Paniai tahun anggaran 2008 pada Provinsi Papua, Jumat (17/4).

“Yang bersangkutan (Achmad Hatari) diperiksa sebagai saksi bagi tersangka LD (Lamusi Didi), Direktur Utama PT Konsultasi Pembangunan Irian Jaya,” kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK, Priharsa Nugraha, Jumat (17/4).

Achmad, menurut Priharsa, diperiksa selaku mantan Kabiro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Papua. Namun, Priharsa belum dapat menjelaskannya lebih detail keterkaitan Achmad dalam kasus ini.

Selain Achmad, terkait kasus ini, KPK juga memanggil Misbahul Munir, mantan manajer operasional PT Indrakarya (Persero) Malang. “Dia juga diperiksa sebagai saksi bagi tersangka LD,” imbuh Priharsa.

Dalam kasus ini, KPK  telah menjerat mantan Gubernur Papua, Barnabas Suebu yang juga politisi Partai Nasdem. Barnabas dan Lamusi diduga melanggar Pasal 2 atau Pasal 3 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tipikor, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 junto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Penyidikan kasus ini merupakan pengembangan dari perkara dugaan korupsi terkait pengadaan Detail Engineering Design PLTA di Sungai Mamberamo dan Urumuka, Papua, tahun anggaran 2009 dan 2010. Dalam kasus tersebut, Barnabas dan Lamusi juga sudah ditetapkan sebagai tersangka.

Selain Lamusi dan Barnabas, KPK juga menetapkan tersangka lainnya. Yakni, mantan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Papua, Jannes Johan Karubaba.

Berdasarkan hasil kesimpulan sementara, KPK menaksir kerugian negara sekira Rp36 miliar dari dugaan korupsi DED PLTA di Sungai Mamberamo dan Urumuka, Papua, tahun anggaran 2009 dan 2010. Sedangkan, dari kasus dugaan korupsi DED PLTA di Danau Sentani dan Paniai tahun anggaran 2008, KPK memperkirakan kerugian negara sekitar Rp9 miliar. (yulian)