Saturday, 25 November 2017

Pejabat Pemkot Jakarta Selatan Dijebloskan ke Penjara

Selasa, 28 April 2015 — 18:28 WIB
Ilustrasi

Ilustrasi

JAKARTA (Pos Kota)  – ‎Setelah mandek dua tahun,  akhirnya Tim Satuan Tugas Khusus Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi (Satgasu P3TPK) menjebloskan pejabat di Suku Dinas Tata Ruang Jakarta Selatan, Raden Suprapto ke Rutan Salemna cabang Rutan Kejaksaan Agung.

Direktur Penyidikan pada Jampidsus Maruli Hutagalung menyatakan sikap tegas ini adalah bagian dari komitmen pimpinan Kejaksaa Agung menuntaskan kasus yang  mangkrak di Gedung Bundar, Kejagung.

“Jadi, tidak ada yang luar biasa. Ini semua sebagai dorongan, supaya tim jaksa penyidiknya sesegera mungkin menuntaskan dan melimpahkan ke pengadilan,” kata Maruli di Kejagung, Selasa (28/4) sore.

Raden Suparpto sendiri enggan mengomentari atas penahanan terhadap dirinya dan buru-buru masuk kendaraan tahanan, yang mengantarnya ke lantai tujuh tempat penahanan para tersangka kasus dugaan korupsi.

Raden Suprapto diduga korupsi perizinan IMB serta pembuatan SKRD dan tindak pidana pencucian uang antara tahun 2004-2012, ketika menjadi Staf Tata Usaha Suku Dinas Tata Ruang Jakarta Selatan maupun sebagai Kasi Tata Ruang Kecamatan Tebet, pada Suku Dinas Tata Ruang Jakarta Selatan.
Dia ditetapkan sebagai tersangka sesuai surat perintah penyidikan (Sprindik) No: Print-103/Fd.1/10/2013 tanggal 4 Oktober 2013.

Selama kurun waktu sampai 2015, tersangka hampor tidak tersentuh dan bahkan pencegahan berpergian ke liar negeri baru dilakukan, awal 2015.

20 TAHUN PENJARA

Tersangka diduga telah memungut biaya pengurusan izin yang tidak sesuai dengan tarif resmi sebagaimana ketentuan Dinas Tata Ruang Jaksel. Dia diduga  menerima sejumlah uang dalam pengurusannya yang jumlahnya bervariasi mulai dari Rp 225.000 hingga Rp 1,8 miliar.

Atas perbuatan tersangka, dalam bentuk pemungutan dalam perizinan IMB serta pembuatan SKRD dan tindak pidana pencucian uang antara tahun 2004-2012.

Raden Suprapto dijerat Pasal 12 a atau 12 b Undang-Undang (UU) Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dengan ancaman 20 tahun penjara. (ahi)