Wednesday, 19 December 2018

Pembebasan Lahan Sodetan Ciliwung-BKT Tuntas Akhir 2015

Selasa, 28 April 2015 — 18:05 WIB
Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Saefullah, saat meninjau proyek sodetan Kali Ciliwung-KBT.

Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Saefullah, saat meninjau proyek sodetan Kali Ciliwung-KBT.

JATINEGARA (Pos Kota) – Pemprov DKI menargetkan pembebasan lahan di kawasan Bidaracina, Jatinegara, Jakarta Timur, untuk proyek pembangunan sodetan Ciliwung – Kanal Banjir Timur (KBT), rampung akhir 2015.

Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Saefullah mengatakan, pihaknya mengejar proses pembebasan lahan, lantaran pembangunan sodetan dari ujung KBT sebentar lagi akan rampung. “Saat ini pemasangan pipa sudah sepanjang 405 meter atau sepertiga dari jumlah keseluruhan,” katanya saat meninjau proyek sodetan kali ciliwung-KBT, Senin (27/4) malam.

Untuk pembebasan lahan yang masih terkendala, lanjut Sekda, pihaknya sudah meminta pemkot Jakarta Timur untuk bergerak cepat. Dimana pembayaran akan dilakukan sesuai dengan nilai apprisal yang ada.
“Nilainya kan bervariasi. Pasalnya ada yang status kepemilikannya Sertivikat Hak Milik (SHM), Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB), Akta Jual Beli (AJB), hingga ada yang segel dan hanya kuitansi jual beli,” papar Saefullah.

Untuk itu, Saefullah meminta kepada masyarakat untuk menerima harga yang ditawarkan. Pasalnya, karena adanya perbedaan nilai apprisal, maka nilai ganti rugi juga tentunya berbeda. “Kamu juga sudah meminta pemkot Jakarta Timur untuk meneliti dan memperbaiki kembali appraisal yang ada,” ujarnya.

Bila sudah rapih, kata Sekda, maka nilai appraisal itu segera diumumkan agar masyarakat tahu. Sebab dalam pembebasan lahan ini Pemprov DKI harus transparan, tidak boleh ada yang ditutup-tutupi, sebab jika itu sampai terjadi maka akan berhadapan dengan hukum. “Karena itulah tim Panitia Pengadaan Tanah  (P2T) Jakarta Timur harus bekerja keras untuk menyelesaikan pembebasan lahan tersebut,” ungkapnya.

Sebelumnya diberitakan, proyek pembangunan sodetan kali Ciliwung-KBT terkendala dengan nilai ganti rugi yang diminta warga. Dimana mereka meminta uang ganti rugi lima kali harga NJOP yang ada. Akibatnya, proyek pembangunan yang dinilai bisa mengatasi banjir di Jakarta ini, menjadi mangkrak meski sudah berjalan hampir satu tahun belakangan ini. (Ifand)