Monday, 19 November 2018

Golkar Munas Bali Berharap KPU Jalankan Rekomendasi Panja Pilkada

Kamis, 30 April 2015 — 8:32 WIB
Foto- Fraksi Golkar memaparkan keinginan soal rekomendasi  Panja Pilkada (rizal)

Foto- Fraksi Golkar memaparkan keinginan soal rekomendasi Panja Pilkada (rizal)

JAKARTA (Pos Kota) – Ketua Fraksi Partai Golkar (F-PG) Ade Komarudin kubuh Munas Bali, mengatakan bahwa rekomendasi panitia kerja (Panja) Komisi II DPR RI terkait syarat parpol yang ikut dalam pemilihan kepada daerah (Pilkada) serentak akan dilaksanakan Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Sebelumnya Komisi II DPR memberikan tiga rekomendasi terkait adanya konflik internal partai Golkar dan PPP untuk dimasukkan dalam peraturan KPU (PKPU), yakni parpol yang berhak mengikuti pilkada serentak adalah yang mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht), merekomendasikan agar parpol yang berseteru (Golkar dan PPP) untuk segera islah. Terakhir, jika belum ada putusan inkracht terkait konflik Parpol, KPU harus mengacu pada putusan pengadilan yang sudah ada sebelum pendaftaran calon pilkada dibuka.

“Ini semua rekomendasi dalam rangka menertibkan partai yang berkonflik. Tidak mungkin KPU tidak melaksanakan ini karena ini kesepakatan bersama Komisi II,” kata Ade dalam keterangannya bersama dengan sejumlah pengurus Fraksi Partai Golkar di Jakarta.

Ade yang akrab disapa Akom ini mengatakan, peraturan KPU harus memberikan solusi terkait partai politik yang sedang mengalami kisruh.”Apa jadinya PKPU tidak bisa menyelesaikan masalah ini. Hukum dibuat untuk menertibkan masyarakat yang sedang berkonflik,” katanya.

Di tempat yang sama, Ketua Komisi II Rambe Kamaruzaman menegaskan bahwa rekomendasi Panja Komisi II sah sebab telah menjadi keputusan bersama 10 fraksi. Ia   juga mengklaim pada saat rapat paripurna penutupan masa sidang Jumat (24/4) lalu, Ketua DPR Setya Novanto menyebutkan Panja Pilkada dan rekomendasinya sebagai bagian dari kerja DPR.

Hal ini sesuai dengana amanat UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara pemilu pasal 9 menyatakan tugas dan wewenang KPU menyusun dan menetapkan pedoman teknis, terlebih dahulu berkonsultasi dengan DPR dan pemerintah.

Rambe menganggap konsultasi tersebut bersifat wajib sebab Komisi II membentuknya dengan format panja. “Dalam UU MD3 Panja mengikat dan harus diikuti seluruh fraksi. Hasil panja tersebut adalah kesimpulan dan rekomendasi yang mengikat,” kata Rambe.

Rambe menjelaskan, bahwa pelaksanaan Panja Pilkada di Komisi II DPR sudah di setujui oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri).”Siapa bilang Panja Pilkada tidak sah, Komisi II membahas Panja ini selama 17 kali pertemuan dan sudah disetujui oleh katanya.

(rizal/sir)