Friday, 23 August 2019

Pejabat Terima Hadiah Siap-siap Dipenjara Seumur Hidup

Jumat, 1 Mei 2015 — 22:45 WIB
Dirut PT Jasa Raharja Budi Setyarso  bersalaman dengan Wakil Ketua KPK Zulkarnaen usai menandatangani pengendalian gratifikasi di lingkungan BUMN  itu.

Dirut PT Jasa Raharja Budi Setyarso bersalaman dengan Wakil Ketua KPK Zulkarnaen usai menandatangani pengendalian gratifikasi di lingkungan BUMN itu.

JAKARTA (Pos Kota) –   Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggandeng PT. Jasa Raharja terkait program pengendalian gratifikasi dan tata kelola keuangan yang baik di BUMN asuransi kecelakaan ini.

Ratusan karyawan dan pejabat Jasa Raharja antusias mendengarkan pengarahan dari pimpinan KPK. Mereka memadati gedung BUMN di Jalan Rasuna Said samping gedung KPK sejak pagi hingga siang hari, Kamis (30/4).

Wakil Ketua KPK Zulkarnain menerangkan bahwa gratifikasi berdasarkan pasal 12B UU No.20 tahun.2001 tentang tindak pidana korupsi meliputi pemberian uang, barang, rabat (potongan harga), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, fasilitas lainnya kepada setiap pegawai negeri dan pejabat penyelenggara negara.

“Gratifikasi yang diterima oleh pejabat dan penyelenggara negara wajib diberitahukan kepada KPK, maksimal 30 hari kerja,” ujar Zulkarnain. “Mereka yang menerima gratifikasi dan tidak melaporkan terancam pidana seumur hidup atau sesingkatnya empat tahun dan denda duaratus juta hingga satu miliar rupiah.”

Kepada wartawan, Wakil KPK ini menjelaskan dengan penyuluhan semacam ini  sangat bagus sebagai upaya KPK yang lebih ‘soft’ untuk sama-sama dari awal mencegah korupsi yang lebih masif dan lebih berkesinambungan.

“Pencegahan gratifikasi harus dikendalikan sedini mungkin dong. Masa cerita penindakan melulu nanti tidak seimbang beritanya. Supaya seimbang kegiatan kita kita.lakukan dengan penyuluhan seperti ini,” ucap Zulkarnain.

Mengenai sistem tata kelola perusahaan Jasa Raharja dinilai KPK sudah bagus namun Zulkarnain tetap meminta  agar pimpinan BUMN ini terus melakukan perbaikan diberbagai sistam yang selama ini sudah berjalan dengan baik termasuk pola pengawasan harus ditingkatkan.

Dirut PT Jasa Raharja Budi Setyarso mengungkapkan meskipun selama ini Jasa Raharja sudah berkomitmen menghindarkan diri dari praktek gratifikasi, namun dalam rangka lebih memberikan pemahaman kepada setiap insan Jasa Raharja dimanapun berada termasuk yang di daerah maka perlu dibuatkan Pedoman Pengendalian Gratifikasi (PPG) yang mengatur secara jelas dan tegas gratifikasi apa yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan sebagai penyelenggara Negara.

Untuk penyusunan Pedoman Pengendalian Gratifikasi dimaksud, Jasa Raharja diberikan bantuan teknis oleh KPK sehingga pedoman pengendalian gratifikasi yang akan dihasilkan dan diterapkan di Jasa Raharja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. (dwi)

  • warga jak

    Masih ada tuh pejabat yg terima gratifikasi, mungkin gak yadar x y, dianggap hadiah prestasi he he he