Sunday, 24 September 2017

Penetapan Tersangka Mantan Walikota Makassar

Kalah Sidang Praperadilan, KPK Kaji Langkah Hukum

Selasa, 12 Mei 2015 — 20:20 WIB
Johan Budi

Johan Budi

JAKARTA (Pos Kota) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kalah dalam sidang praperadilan terkait penetapan tersangka mantan Walikota Makassar, Sulawesi Selatan. Ilham Arief Sirajuddin, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (12/5). Hakim tunggal Yuningtyas Upiek Kartikawati menyatakan, KPK tidak memiliki dua alat bukti yang cukup untuk menetapkan Ilham sebagai tersangka.

Pelaksana Tugas (Plt) Pimpinan KPK, Johan Budi mengatakan, semestinya sidang praperadilan tidak membicarakan materi. “Kami waktu itu  tidak menunjukkan bukti-bukti secara materiil karena kami anggap praperadilan itu tidak bicara substansi materi tetapi prosedur,” katanya, saat dimintai tanggapan soal hasil praperadilan itu, melalui pesan singkat, Selasa (12/5).

Meski begitu, menurut Johan, pihaknya tetap  menghormati keputusan hakim. “Kami menghormati keputusan hakim, kami akan mengambil langkah-langkah hukum terkait putusan hakim tersebut,” imbuhnya.

Hal senada disampaikan Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Priharsa Nugraha. Namun, menurutnya, penetapan tersangka terhadap Ilham sebenarnya sudah melalui ekspose atau gelar perkara. “Dalam forum ekspose, sudah diputuskan bahwa telah ditemukan bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan IAS (Ilham) sebagai tersangka,” ujarnya.

Atas putusan hakim tersebut, Priharsa menambahkan, pihaknya mempelajari kembali untuk kemudian menentukan langkah hukum yang akan ditempuh, mengingat KPK tidak bisa menghentikan penyidikan.

“Kami akan bahas dengan biro hukum tentang putusan itu sekaligus langkah apa yang akan diambil kemudian,” tuntasnya.

Sebelumnya, KPK menetapkan Walikota Makassar, Ilham Arief Sirajuddin, dan Direktur Utama PT Traya Tirta Makassar, Hengky Widjaja, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi kerja sama rehabilitasi kelola dan transfer untuk instalasi PDAM Makassar tahun anggaran 2006-2012. Akibat perbuatan mereka, berdasarkan perhitungan sementara, negara diduga mengalami kerugian sekitar Rp38,1 miliar. (yulian)