Thursday, 20 September 2018

Anggota DPRD Depok Kritisi Kinerja Walikota Nur Mahmudi

Minggu, 7 Juni 2015 — 11:52 WIB
Foto- Diskusi ngopi bareng. (rinaldi)

Foto- Diskusi ngopi bareng. (rinaldi)

DEPOK (Pos Kota) – Kinerja minor Walikota Nur Mahmudi Ismail mulai dikritisi politisi Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional (PAN). Mulai sistem birokrasi dan sikap aparatur hingga program pembangunan yang tidak sinkron sehingga menghasilkan Sisa Lebih Pemakaian anggaran (silpa).

“Banyak yang perlu dibenahi Pemkot menuju pelayanan prima masyarakat Depok.” ujar Hasbullah Rahmad, anggota DPRD Jawa Barat Fraksi PAN (2014-2020), dalam Ngopi Bareng bersama Balon Walikota Depok 2016-2021 diĀ  Sukmajaya.

Dibandingkannya, era Walikota Badrul Kamal (1999-2004) dengan APBD Rp 900milyar mampu membangun jalan tembus Margonda-Cimanggis (kini Jalan Ir H Juanda) dan jalan tembus Depok II ke Jalan Ir H Juanda (kini Jalan Raya Santosa). Sementara kini era Walikota Nur Mahmudi Ismail dengan APBD Rp 2,2trilyun tanpa ada pembangunan fenomenal.

Hal senada diungkap Edi Sitorus. Anggota DPRD Depok dari Fraksi Demokrat itu mengkritisi program pendidikan latihan bagi 5000 calon pelaku usaha kecil bidang UMKM. “Mereka tidak tahu aplikasi karena tidak ada kelanjutan Diklat itu. Artinya ini program menghamburkan APBD, sia-sia,” tandasnya dalam acara sama.

Pos Kota mencatat Hasbullah dan Edi Sitorus menjadi bagian dari Koalisi Depok Bersatu terkait Pilkada Depok 2015. KDB lainnya adalah partai PPP, PKB, Nasdem, & Hanura.
(rinaldi/sir)