Friday, 18 August 2017

Status Mantan Napi Anggota DPRD Banten Dipersoalkan

Sabtu, 13 Juni 2015 — 10:21 WIB
Dedi Syafe'i tengah bersama H Sanwani dan H Rahmat Satria, pengurus Forum Pendiri Partai Nasdem (FPPN) Banten saat menggelar konferensi pers terkait pernyataan bohong Aries Halawani, anggota DPRD Banten/Haryono

Dedi Syafe'i tengah bersama H Sanwani dan H Rahmat Satria, pengurus Forum Pendiri Partai Nasdem (FPPN) Banten saat menggelar konferensi pers terkait pernyataan bohong Aries Halawani, anggota DPRD Banten/Haryono

SERANG (Pos Kota) – Status mantan narapidana AHR, anggota DPRD Banten disoal Forum Pendiri Partai Nasional Demokrat (FPPN) Provinsi Banten. Rencananya FPPN akan melayangkan surat peringatan (somasi, red) kepada AHR karena dituding melakukan kebohongan atas surat pernyataan tidak pernah tersangkut pidana saat pencalonan Legislatif 2014 lalu.

Koordinator FPPN Banten, Dedi Syafe’i mendesak agar AHR mempertanggung jawabkan atas kebohongan dalam surat pernyataan tidak pernah dihukum dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Surat tersebut dibuat oleh Aries sebelum Pileg lalu.

“Kami baru mengetahui jika AHR merupakan mantan narapidana kasus korupsi satu minggu yang lalu. Dari data yang kita terima Aries telah divonis dua tahun penjara terhitung sejak 2010 lalu oleh PN Jakarta Barat,” kata Dedi Syafe’i didampingi H Rahmat Satria, jubir FPPN di kantor DPD Partai Nasdem Kab. Serang.

Mantan Wakil Walikota Tangerang ini memaparkan jika AHR merupakan mantan napi korupsi saat menjadi Ketua Panitia Lelang pada proyek pengadaan Korupsi pengadaan jasa kajian kapasitas lmbaga (JKKL) pada Setwan DPRD DKI Jakarta Tahun Anggaran 2008, Rp27,3 miliar. Padahal, Lanjut Dedi, sesuai aturan narapidana yang saat pencalegan bebas dari perkara hukum sekurang-kurangnya lima tahun.

“Ini jelas ada sebuah kebohongan. Kalau dihitung secara logika, ARH dihukum sejak 2010 hingga 2012. Kalau 2014 berarti belum lima tahun dong. Disini kami juga menyayangkan sikap KPU dan Bawaslu, kenapa tidak melakukan verifikasi data ARH secara detail, hingga terjadi hal-hal seperti ini,” tukas Dedi.

Di tempat yang sama, mantan Ketua DPD Partai Nasdem Kab. Serang, Sanwani, mengaku kecolongan atas hal tersebut. Pihaknya juga meminta pertanggung jawaban atas kebohongan yang dilakukan oleh ARH. “Saya sendiri kecolongan. Karena saya baru tahu minggu kemarin, saya harap ARH legowo untuk mundur,” kata Sanwani.
(haryono/sir)