Sunday, 15 September 2019

Ditolak Jokowi, Revisi UU KPK Tidak Perlu Dilanjutkan

Jumat, 19 Juni 2015 — 20:11 WIB
Presiden Joko Widodo  dan Plt. Ketua KPK Taufiequrachman Ruki

Presiden Joko Widodo dan Plt. Ketua KPK Taufiequrachman Ruki

JAKARTA (Pos Kota) – Presiden Joko Widodo menolak rencana dan usul revisi Undang-Undang KPK.  Kalau Presiden menolak berartikan DPR sebagai salah satu pilar pembuatan undang-undang tidak bisa memaksakan.

Demikian disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Taufiqurrachman Ruki, di Kantor Presiden, Jakarta,  Jumat (19/6).

Ruki menjelaskan Jokowi berpesan  untuk KPK, Kejaksaan, dan Polri bekerja secara sinergi, tetapi yang paling menggembiarakan, dengan tegas Presiden mengatakan bahwa tidak ada keinginan Presiden melemahkan KPK. Oleh karena itu, revisi UU KPK, presiden menolak.

Dalam rapat terbatas, Jokowi menegaskan kembali komitmennya dalam hal pemberantasan   korupsi. Pemerintahan yang bersih akan meningkatkan “trust” investor dan publik, sehingga  berkontribusi pada  tingkat perekonomian nasional.

Seperti disampaikan Tim Komunikasi Kepresidenan Teten Masduki  Rapat   Terbatas yang membahas   masalah pencegahan  dan pemberantasan  korupsi, Jumat  (19/6).

Untuk memperkuat   semangat anti-korupsi tersebut, Presiden Jokowi telah mengeluarkan   Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang   Aksi Pencegahan  dan Pemberantasan  Korupsi.

Presiden  mengingatkan, jangan ada lagi persepsi  yang tumbuh di masyarakat bahwa pemerintah ingin memperlemah  KPK.

“Apalagi  berniat merevisi UU KPK,  walaupun inisiatif tersebut bukan berasal dari   pemerintah. Justru jajaran   penegak hukum baik   kepolisian, kejaksaaan   maupun   KPK   harus   diperkuat,” tambah Kepala Negara. (Johara)