Friday, 20 September 2019

Korupsi di RSUD Sekarwangi Sukabumi Diduga Rp 2,5 Miliar

Senin, 22 Juni 2015 — 18:30 WIB
Pelaksanaan DPID Rp7 miliar di RSUD Sekarwangi diindikasikan merugikan negara hingga Rp2,5 miliar.

Pelaksanaan DPID Rp7 miliar di RSUD Sekarwangi diindikasikan merugikan negara hingga Rp2,5 miliar.

SUKABUMI (Pos Kota) – Penanganan kasus Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID) sebesar Rp7 miliar di RSUD Sekarwangi ditingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan. Kerugian negara proyek pengadaan alat kesehatan tahun 2011 ini diperkirakan mencapai Rp2,5 miliar. Namun hingga Senin (22/6), belum ada tersangka yang ditetapkan dalam kasus di rumah sakit milik Pemkab Sukabumi ini.

Dari pengamatan Pos Kota, penyidikan kasus tersebut Senin siang masih berlanjut. Tiga panitia pengadaan dalam proyek tersebut dimintai keterangan penyidik.

Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Cibadak, Akhmad E.P Hasibuan membenarkan peningkatan pengusutan kasus DPID tersebut. Hanya saja, Hasibuan enggan menyebutkan tersangka dalam kasus ini. Kendati demikian, Hasibuan tak menampik bahwa pihaknya sudah mengantongi beberapa nama calon tersangka.

“Nanti juga diumumkan. Kasus ini masih kita terus usut. Sudah ada 10 orang sebagai saksi yang kita mintai keterangan dalam kasus ini,” cetusnya.

Disebutkan Hasibuan, dari penghitungan penyidik kerugian negara akibat dugaan mark up harga sejumlah item barang mencapai Rp2,5 miliar. Lagi-lagi, Hasibuan tak merinci nominal kerugian negara tersebut dari mana saja.

Dengan ditingkatkannya tahap penanganan kasus DPID ini, tahun ini tim penyidikan Kejari Cibadak menangani empat kasus dalam penyidikan. Tiga kasus lainnya yakni  dugaan kasus “jual-beli” kuota haji 2014. Dalam kasus ini, tim penyidik telah menetapkan dua tersangka dari Kantor Kementrian Agama Kabupaten Sukabumi yakni
masing-masing berinisial AS dan D.

Lalu, kasus kedua yakni dugaan penyelewengan dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) di Kecamatan Cikidang, Kabupaten Sukabumi  tahun 2009-2011 sebesar Rp 3, 5 miliar. Tim penyidik telah menetapkan dan menahan dua tersangka yakni Ketua dan Bendahara Unit Pengelola Kegiatan (UPK) PNPM MP  masing-masing berinisial HS dan KK.

Ketiga yakni kasus dugaan penyelewengan penjualan lahan negara seluas 300 hektar di Desa Tenjojaya, Kecamatan Cibadak pada 2012. Dalam kasus ini, dua tersangka telah ditetapkan yakni masing-masing berinisial S dan SH.

Pengurus Jaringan Intelektual Sukabumi (JIS), Bambang Rudiansyah menilai lembaga penegak hukum seharusnya sudah mengantongi tersangka apabila penanganannya sudah dalam tahap penyidikan. “Kejaksaan jangan mau diintervensi. Kalau memang sudah ada sebutkan saja, apalagi kasus DPID sudah ke tahap penyidikan,” tandasnya. (sule)