Sunday, 24 June 2018

Atasi Outsourcing, Dua Kementrian Bentuk Tim Bersama

Rabu, 24 Juni 2015 — 17:06 WIB
ilustrasi

ilustrasi

JAKARTA (Pos Kota) – Kementerian Tenaga Kerja dan Kementerian BUMN serius untuk menyelesaikan masalah outsourcing yang terjadi di BUMN dengan membentuk Tim Bersama.

“Kita kawal terus proses penyelesaian perselisihan outsourcing yang ada di BUMN,” Kata Menaker M Hanif Dhakiri usai pertemuan dengan Menteri BUMN Rini Suwandi di Gedung Kementerian BUMN, Jakarta, Rabu ( 24/6).

Tim Bersama Kemnaker dan Kementerian BUMN, lanjutnya, sepakat dalam menangani dan menyelesaikan permasalahan outsourcing di perusahaan-perusahaan BUMN.

“Nanti secara konkret akan dibentuk tim bersama antara Kemnaker dengan Kementerian BUMN. Ini menjadi semacam tim pembinaan ketenagakerjaan. Sehingga nanti persoalan outsourcing bisa dibahas, didiskusikan dan dicarikan solusi bersama. Nanti progress reportnya disampaikan ke menteri,” kata Hanif

Ditambahkannya, tim bersama juga akan melakukan pembinaan kepada perusahaan-perusahaan BUMN dan para pekerja outsourcing supaya dapat bekerja dengan lebih professional dan sesuai dengan peraturan perundangan ketenagakerjaan.

“Jadi tim ini nantinya dibentuk bukan sekadar mengatasi persoalan outsourcing. Tapi lebih jauh terkait pembinaan ketenagakerjaan. Misalnya perbaikan syarat-syarat kerja, pola hubungan kerja dan pelaksanaan norma-norma ketenagakerjaan,” kata Hanif.

Diakuinya, selama ini banyak yang tidak selaras antara kebijakan dari BUMN selaku para pemberi kerja dengan tuntutan karyawan. Hal itulah yang akan diatasi tim bersama tersebut di masa mendatang.

“Jadi nanti akan ada pembinaan bagi perusahaan dan para pekerja juga, sehingga akan ada perbaikan dalam hubungan kerja. Yang penting ini kita sepakat menyelesaikan permasalahan outsourcing di BUMN ini,” kata Hanif.

Jenis pelanggaran yang terjadi pada pekerja outsourching BUMN antara lain adalah pekerjaan yang diserahkan oleh perusahaan BUMN kepada vendor bersifat inti serta hubungan kerja antara pekerja dengan vendor dibuat berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).

Hal tersebut tentunya tidak sesuai dengan Pasal 65 dan Pasal 66 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Pelaksanaannya; Kepmenakertrans No. 101 Tahun 2004 tentang Tata Cara Perijinan Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh dan Kepmenekertrans No. 220 Tahun 2004 tentang Syarat-syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain.

“Pelanggaran aturan itu menyebabkan pekerja outsourcing tidak mendapatkan hak-hak sebagaimana mestinya. Contohnya terkait kelangsungan hubungan kerja dan masalah pengupahan. Masalah lain yang timbul adalah adanya tuntutan pekerja outsourcing tersebut menuntut untuk di angkat sebagai pekerja tetap pada perusahaan BUMN,” kata Hanif.

Untuk menyelesaikan hal tersebut, telah dilakukan penyelesaian secara bertahap dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan masing-masing perusahaan BUMN serta adanya kesepakatan dengan pekerja di perusahaan BUMN.(tri)

  • Ina Putri

    Ya Allah…, Bukakanlah pintu hati Presiden Jokowi, Menteri BUMN Rini Soemarno dan para Pejabat PPA sehingga beliau-beliau ini mau segera membayarkan gaji kami para Karyawan PT. Merpati Nusantara yang sudah terkatung-katung selama ini tidak ada kejelasan, dan ampunilah dosa-dosa beliau-beliau ini yang telah membuat kami dan keluarga sengsara selama ini….., Aamiin ya rabbal ‘alamin.

  • rain

    memang sangat ketimpangan ini sdh lama skli terjdi, outsorsing yg bekerja, pegawai tetap yg naek pangkat dan bonus tanpa memikirkan nasib kami yg outsorsing, yg sdh kerja susah payah tapi tanpa hasil, nol besar justru pegawai tetap yg sllu menikmati smua nya, sapa jga yg tdk iri sapa yg kerja sapa yg menikmati hasil, sangat2 tdk adil pak mentri sekalian, gaji kami saja yg outsorsing di BUMN jauh2 dengan pegawai tetp yg baru masuk sklipun, jdi tlg di perhatikan nasib kami outsorsing ini,

  • Jimy Hermanto

    Gara2 mak lampir dan jacob nuwawea ….ini yang katanya nasionalis ternyata bela kapitalis….Allah akan turunkan azab bagi yang menghianati perjuangan pekerja .