Thursday, 20 September 2018

Mangkir – Mantan Walikota Makasar Bisa Dijemput Paksa

Rabu, 24 Juni 2015 — 22:21 WIB
Ilham Syarif Sirajuddin

JAKARTA (Pos Kota) – Mantan Walikota Makassar, Ilham Arief Sirajuddin mangkir dari panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (24/6). Sedianya dia akan diperiksa perdana sebagai tersangka kasus dugaan korupsi kerjasama rehablitasi kelola dan transfer untuk instalasi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Makassar tahun anggaran 2006-2012.

“Ilham Arief Sirajudin tidak hadir tanpa keterangan,” kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK, Priharsa Nugraha, melalui pesan singkat, Rabu (24/6).

Untuk itu, kata Priharsa, pemanggilan untuk Ilham akan dijadwalkan ulang. KPK pun, menurutnya, masih mengharapkan itikad baik Ilham untuk hadir memenuhi pemeriksaan.

“Nanti akan dipanggil lagi. Kita lihat saja (itikad baiknya) karena sekarang surat panggilanya juga belum dikirimkan,” ucapnya.

Lebih lanjut Priharsa mengatakan, bila pada akhirnya Ilham tak mengindahkan upaya pemanggilan KPK maka yang bersangkutan bisa dijemput secara paksa. “Sesuai KUHAP, penyidik bisa saja melakukan penjemputan, jika dari beberapa¬† pemanggilan tidak hadir tanpa alasan yang patut,” imbuhnya.

Pemeriksaan ini sejatinya adalah yang perdana bagi Ilham setelah dirinya kembali ditetapkan sebagai tersangka kasus tersebut oleh KPK pada Rabu (10/6).

Sebelumnya, status tersangka kasus tersebut telah disandang Ilham bersama Direktur Utama PT Traya Tirta, Hengki Widjadja. Namun hakim tunggal Yuningtyas Upiek Kartikawati menganulir status tersangka itu dalam sidang gugatan praperadilan yang diajukan Ilham di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, 12 Mei 2015.

Dalam kasus tersebut Iham diduga melanggar Pasal 2 Ayat 1 atau Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, digubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001.

Terkait penetapannya yang kedua ini, Ilham pun kembali mengajukan praperadilan. Rencananya, ia akan menjalani sidang praperadilan untuk kedua kalinya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (25/6). (yulian/d)