Thursday, 18 October 2018

Perusahaan Penangkap Ikan Melanggar Izinnya Dicabut

Minggu, 28 Juni 2015 — 7:34 WIB
Foto -  Menteri Keluatan dan Perikanan,Susi Pudjiastuti

Foto - Menteri Keluatan dan Perikanan,Susi Pudjiastuti

JAKARTA (Pos Kota)-Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan mencabut surat izin usaha perikanan (SIUP) perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap aturan penangkapan ikan.

“Kami akan umumkan hasil temuan Tim Analisa dan Evaluasi (anev) Satgas Anti Illegal Fishing nama-nama perusahaan yang tersandung masalah illegal fishing,” kata Menteri KKP Susi Pudjiastuti.

Menurut Susi, pihaknya setiap minggu pihaknya akan mengumumkan update anev-nya. Namun pengumumannya bertahap mulai kesalahan administrative sampai pidana.

Jika tingkat kesalahannya sampai pidana maka akan diserahkan ke kepolisian. Sementara kalau hanya administrasi cukup sampai pencabutan SIUP saja.

Dia mengaku sebelumnya telah mencabut izin usaha lima perusahaan perikanan yang diduga melakukan tindak illegal fishing. Seluruh proses perizinan yang dicabut adalah Surat izin Kapal Penangkap Ikan (SIPI), Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) dan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP).

Kelima perusahaan tersebut adalah PT Maritim Timur Jaya (MTJ) di Tual Maluku, PT Dwikarya Reksa Abadi di Wanam (Papua), PT Indojurong Fishing Industry di Penambulai (Maluku), PT Pusaka Benjina Resources (Maluku), dan PT Mabiru Industry (Maluku). Dari kelima perusahaan itu, baru PT Pusaka Benjina Resources (Maluku) yang seluruh perizinannya sudah dibekukan.

Khusus untuk PT Dwikarya diduga juga turut membantu melakukan tindakan jual beli ikan di tengah laut (transhipment) di luar wilayah operasi tangkapnya. Selain memasok kapal MV Hai Fa dengan alat pendingin ikan, Dwikarya juga diduga melakukan pelanggaran dalam bidang administrasi seperti Laporan Kegiatan Usaha (LKU) serta kewajiban dalam perpajakan.

(faisal/sir)