Wednesday, 19 September 2018

Padahal Sudah Dicegah ke Luar Negeri

Berdalih Umroh, Mantan Walikota Makasar Mangkir dari Panggilan KPK

Senin, 29 Juni 2015 — 20:47 WIB

JAKARTA (Pos Kota) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali gagal memeriksa mantan Walikota Makassar, Sulawesi Selatan, Ilham Arief Sirajuddin (IAS), Senin (29/6). Tersangka kasus dugaan korupsi pengelolaan instalasi PDAM Makassar tahun 2006-2012  kembali mangkir dengan alasan tengah menjalani umroh di Mekkah.

“Ada surat dari tim kuasa hukumnya, Rudi Alfonso, yang menyatakan IAS tidak dapat hadir dengan tiga alasan. Salah satunya, karena sedang menunaikan ibadah umroh,” kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK, Priharsa Nugraha, di Gedung KPK,  Senin (29/6).

Dua alasan lain yang disampaikan pihak Ilham, lanjut Priharsa, yakni, eks orang nomor satu di Pemkot Makassar itu meminta penyidikan terhadapnya ditunda hingga dirinya rampung menjalani pemeriksaan medis di Singapura, Juli 2015 . “Lalu, IAS juga meminta KPK untuk menunda proses pelengkapan berkas perkaranya setelah majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutus gugatan praperadilan Ilham kedua kalinya,” sambungnya.

Namun, Priharsa mengaku belum tahu apakah pihaknya  mengabulkan permintaan Ilham tersebut. “Itu subyektifitas dari penyidik,” tuntasnya.

Menariknya, meski telah ditetapkan kembali sebagai tersangka, Ilham ‘lolos’ dari pencegahan ke luar negeri. Pimpinan sementara KPK, Johan Budi tak dapat memberikan jawaban tegas atas masalah itu. Padahal, biasanya, pencegahan ke luar negeri otomatis langsung diberikan kepada seseorang yang sudah berstatus tersangka. “Ya itu biasanya. Nanti saya konfirmasi dulu. Saya harus akurat,” pungkasnya.

Wakil Ketua KPK, Zulkarnain  mengaku tak khawatir soal keberadaan Ilham di luar negeri meski telah berstatus tersangka. Menurutnya, pihaknya sudah mencegah Ilham ke luar negeri. Hanya, Ilham keburu berangkat ke luar negeri sebelum KPK mengajukan pencegahan.

“Saya tidak khawatir, jadi kalau dia beritikad baik untuk menyelesaikan pokok berkaranya dia akan memenuhi panggilan KPK secepatnya,” ujar Zulkarnain, usai berbuka puasa bareng wartawan, di auditorium Gedung KPK.

Meski begitu, Zulkarnain menegaskan, pihaknya akan melakukan upaya jemput paksa bila nantinya Ilham kembali mangkir pada pemanggilan yang akan segera dijadwalkan ulang.

Dihubungi terpisah, Direktur Center For Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi mengkritisi ‘lolosnya’ Ilham ke luar negeri meski sudah berstatus tersangka. “Kok KPK bisa kecolongan, mantan Walikota Makasar yang tersangka bisa berangkat umroh,” sindirnya.

Dengan lolosnya tersangka bisa bepergian keluar negeri, tambah Uchok, maka KPK harus memperketat setiap perizinan. Atau jika ingin tegas KPK bisa menahan langsung pejabat negara yang sudah berstatus tersangka.

“Ini dilakukan agar tersangka tidak kemana mana, dan barang bukti tidak dilenyapkan,” imbuhnya.

Pemanggilan Ilham pada Senin (29/6) sejatinya adalah yang kedua kali setelah dirinya kembali ditetapkan sebagai tersangka kasus tersebut oleh KPK pada Rabu (10/6).

Sebelumnya, status tersangka kasus tersebut telah disandang Ilham bersama Direktur Utama PT Traya Tirta, Hengki Widjadja. Namun hakim tunggal Yuningtyas Upiek Kartikawati menganulir status tersangka itu dalam sidang gugatan praperadilan yang diajukan Ilham di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, 12 Mei 2015.

Dalam kasus tersebut Iham diduga melanggar Pasal 2 Ayat 1 atau Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, digubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001.

Terkait penetapannya yang kedua ini, Ilham pun kembali mengajukan praperadilan. Rencananya, ia akan menjalani sidang praperadilan untuk kedua kalinya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (25/6). (yulian)