Saturday, 20 July 2019

Pancasila Hadiah Umat Islam Buat Indonesia

Selasa, 30 Juni 2015 — 10:53 WIB

JAKARTA (Pos Kota) – Kehidupan umat bergama dan antar umat beragama di Indonesia berdampingan, dan Pancasila bisa diterima sebagai dasar negara.

Itu karena dalam perumusan UUD 1945 dan Pancasila melibatkan seluruh tokoh negeri, dan terutama peran penting para tokoh Islam. Bisa dibilang, Pancasila hadiah umat Islam untuk Indonesia.

“Pada 1945, para ulama menjadi anggota perumus UUD 1945 dan Pancasila. Perumusan yang luar biasa, terutama soal sila pertama, akhirnya disetujui mejadi Ketuhanan Yang Maha Esa. Ini adalah hadiah umat Islam kepada bangsa Indonesia,” kata pakar hukum tata negara dari UI Dr HAmid Chalid, di gedung MPR.

Menurutnya, pencapaian kesepakatan itu menjadi tonggak penting bagi kita hingga kini. Hal itu merupakan sikap saling memahami sebagai bangsa, dan tidak memaksakan kehendak, apalagi melakukan kekerasan.

BAginya, berlakunya UUD 1945 adalah suatu kontrak sosial seluruh kekuatan saat itu, dan kemudian mengikat seluruh warga yang ada di wilayah Indonesia. “Dawi awal, kita diajarkan untuk berembug dan tidak melakukan kekerasan,” katanya.

HADIAH UMAT ISLAM

TB Soemanjaya, anggota MPR RI, menyatakan, ada tiga alasan mengapa Pancasila menjadi sumber hukum di Indonesia. Pertama, Dekrit 5 Juli 1959 diberlakukan kembali UUD 1945 dengan pertimbangan atas dasar Piagam Jakarta. Kedua, yang merumuskan Pancasila tokoh tokoh Islam. “Ketiga , Pancasila merupkan hadiah dari umat Islam kepada bangsa,” katanya.

Akan halnya kini muncul istilah Islam Nusantara yang berkembang akhir ini adalah bagian dinamika yang pada dasarnya bukan wacana baru sepanjang kitabnya Al Quran, Hadis dan Ijma adalah Islam.

“Tak benar istilah tersebut muncul untuk menangkal radikalisme dan terorisme Sebab setiap agama apapun melarang radikalisme dan terorisme”, tegasnya.

Yang perlu dicari justru akarnya, apa kerena kebijakan pemerintah yang salah, ketimpangan yang bikin tidak kunjung sejahtera atau ketidakadilan yang dirasakan masarakat yang tidak ada solusinya, ujar anggota Komisi Hukum ini.

Selama ini MPR RI tidak menutup mata jika masih ada masarakat yang tidak paham Pancasila menjadi enam sila. Ini membuktikan sosialisasi masih diperlukan,jelasnya.

Menurutnya, almarhum Ketua MPR Taufik Kiemas pernah mengatakan, negara jangan berhitung mengeluarkan anggaran besar untuk Sosialisasi Pancasila,karena negara tidak akan bangkrut, tandasnya.

“Ini bisa dimulai dengan niat serta kejujuran dalam memahami Pancasila yang sebenarnya. Yang bisa ditelusuri sejak digali oleh pendiri negara pada tahun 1945. Sampai Pancasila jadi dasar berbangsa dan bernegara sekarang ini” , kata Soeman.
(winoto/sir)