Saturday, 15 June 2019

Di Kemensos Tak Ada Dana UMKM, Tapi yang Ada Bansos

Rabu, 8 Juli 2015 — 11:23 WIB

JAKARTA (Pos Kota) – Serapan anggaran di Kemensos sudah mencapai 64,1 persen dari Rp22 triliun yang disediakan APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) yang sebagian besar untuk bantuan sosial (bansos).

“Bansos yang disalurkan Kemensos ada yang bersifat charity maupun produktiviti,” jelas Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa usai menyerahkan santuan bagi 1000 UMKM (usaha mikro kecil menengah) di Gedung Smesco, Jakarta Selatan.

Untuk santunan UMKM ini, lanjutnya, dananya bukan dari Kemensos tetapi dihimpun oleh Azzahra Community yang anggotanya isteri-isteri mantan pejabat dan selebriti.

“Dipastikan di Kementerian Sosial (Kemensos) tidak ada dana untuk UMKM, tapi yang ada dana bansos baik bersifat charity maupun produktiviti,” tegasnya.

Bansos bersifat charity ada di Direktorat Jenderal (Ditjen) Rehabilitasi Sosial (Rehsos). Sedangkan, untuk dana produktiviti ada di Ditjen Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan (Dayasos dan Gulkin).

Penggunaanya bansos bersifat charity, misalnya untuk lanjut usia (lansia) terlantar, Orang Dengan Kecacatan Berat (ODKB). Bansos produktiviti, seperti Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Kelompok Usaha Bersama (KUBE).

“Untuk UEP mendapat bantuan Rp 3 juta per orang dan KUBE Rp 20 juta untuk 10 orang,” ujarnya.

Selain di Kemensos, ada 12 kementerian/lembaga yang menyalurkan bansos. Misalnya, di Kementerian PU dan perumahan Rakyat, Kementerian Pertanian, dan sebagainya.

“Bansos di 12 kementerian/lembaga ada Rp 124 triliun dan bansos di Kemensos sendiri Rp 17 triliun, ” jelas Khofifah.

Ditambahkannya, Bansos dan validasi data dua hal yang beda. Sebab, validasi data dipakai untuk program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang mana setiap enam bulan dilakukan pemutakhiran data.

“Pada Kartu Indonesia Sehat (KIS), ada bansos bagi warga tidak mampu sebesar 75 persen berupa Penerima Bantuan Iuran (PBI), ” katanya.

(tri/sir)