Sunday, 21 July 2019

Warga Tiongkok Banyak Salahgunakan Dokumen Keimigrasian

Sabtu, 11 Juli 2015 — 18:43 WIB

JAKARTA (Pos Kota) – Ditjen Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM menangkap sekitar 10 ribu orang lebih warga negara Tiongkok dan sebagian kecil dari negara-negara Afrika, terkait penyalahgunaan dokumen keimigrasian.

“Sebagian besar sudah dideportasi kembali ke negaranya. Sisanya, masih diperiksa intensif dan sebagian lagi diajukan ke pengadilan,” kata Direktur Penyidikan dan Penindakan Keimigrasian, Ditjen Imigrasi Mirza Iskandar saat dihubungi, Sabtu (11/7) sore.

Menurut Mirza, jumlah warga begara yang diamankan itu, mayoritas memegang paspor Tiongkok, lalu sebagian dari negara-negara Afrika. Mereka berhasil dijaring dalam operasi selama empat bulan terakhir.

Penyalahguaan keimigrasian yang dilakukan, mulai izin tinggal melebihi ketentuan, visa kunjungan digunakan untuk bekerja dan berbagai tindakan pemalsuan dokumen keimigrasian lainnya, seperti diatur dalam UU Keimigrasian Nomor 6 Tahun 2011.

Ke-10 ribu lebih warga asing itu ditangkap hasil kerjasama dengan berbagai pihak terkait, khususnya dengan jajaran Kepolisian Metro jaya dan Pemprov DKI Jakarta.

PERTAMA
Dalam upaya pengawasan dan penindakan orang asing, Mirza mengaku telah menerapkan berbagai teknologi termutakhir di Kantor Ditjen Imigrasi, sehingga bisa berkomunikasi dan memantau secara langsung dengan jajaran di daerah.

Sebaliknya, jajaran Imigrasi tingkat daerah sudah membentuk Tim Penindakan Orang Asing (Timpora) guna mengintensifkan lagi pengawasan dan penindakan warga asing yang menyalahgunakan dokumen keimigrasian.

“Khusus Kantor Imigrasi (Kanim) Depok) telah dibentuk sekretariat bersama Timpora. Ini pertama di Indonesia. Kita berharap dapat dibentuk hal serupa di Kanim-Kanim lainnya.”

Sekretariat Tempora ini berfungsi sebagai wadah kerjasama dengan institusi terkait, mulai Kepolisian dan Pemerintah Daerah (Pemda) setempat. Sekaligus antisipasi membanjirnya wisatawan terkait pemberlakuan bebas visa kunjungan singkat dengan puluhan negara.

Kantor ini dilengkapi alat untuk pembicaraan jarak jauh (tele-conference), tapi dalam lingkup lokal. (ahi)