Friday, 22 June 2018

Pilkada Dengan Calon Tunggal Tidak Sehat untuk Demokrasi

Selasa, 28 Juli 2015 — 21:15 WIB

JAKARTA (Pos Kota) – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dengan hanya  satu pasangan atau calon tunggal masih terus menjadi perdebatan. Jika calon tunggal, diduga karena ada pasangan yang ‘memborong’ parpol untuk mendukungnya.

“Mungkin ada calon yang memborong semua parpol di daerah. Kalau itu terjadi dan salah satu pasangan calon “memborong” semua partai di daerah, maka tak perlu lagi mencari dukungan rakyat,” kata Wakil Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Riza Patria, di Jakarta, Selasa (28/7).

Kondisi seperti ini sungguh tidak baik. Kalau dipasakan Pilkada dengan satu calon, maka calon tunggal itu akan melawan bumbung kosong. Selain itu, buruknya lagi, tidak ada persaingan.

“Itu artinya tak perlu lagi ada Pilkada, tak ada persaingan dan itu berarti sangat membahayakan demokrasi,” ujarnya.

Oleh karena itu, pada prinsipnya ia tidak setuju kalau hanya ada calon tunggal, sebab amanat UU memang tidak boleh hanya satu pasangan. Menurut UU Pilkada, jika hanya ada satu pasangan calon yang maju, maka pilkada harus diundur.

Meski dalam UU Pilkada terdapat pengaturan waktu pendaftaran selama tiga hari, namun jika belum ada yang mendaftar, maka akan diberi kesempatan tiga hari berikutnya, dan jika tidak ada atau hanya pasangan tunggal, maka Pilkada harus ditunda.

“Mengapa? “ Karena dalam UU Pilkada tak ada yang mengatur calon tunggal, karena selama ini banyak calon yang maju sebagai kepala daerah,” ujarnya.

Jadi, lanjutnya, jika tidak ada calon juga hingga batas waktu yang ditentukan Komisi Pemilihan Umum (KPU), maka seharusnya bisa disiasati.

“Partai pengusung menyiapkan calon yang menjadi lawannya di Pilkada atau diundur,” tegas Riza Patria. Ini, lanjut dia,  dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan adanya calon kepala daerah yang “memborong” semua parpol di daerah. (winoto)