Saturday, 17 November 2018

Menperin Dorong Peningkatan Ekspor Industri Alas Kaki Nasional

Minggu, 2 Agustus 2015 — 1:40 WIB
Sepatu Sidoardjo

JAKARTA (Pos Kota) – Industri alas kaki didorong untuk memperluas pasar dan volume ekspor guna memperkuat pangsa pasar Indonesia di ranah global. Penggunaan bahan baku lokal juga ditingkatkan untuk meningkatkan nilai tambah dan devisa.

Menteri Perindustrian Saleh Husin mengungkapkan, dorongan itu seiring kinerja ekspor industri alas kaki yang juga terus membaik. Pada tahun 2014 nilai ekspor produksi alas kaki nasional mencapai 4,11 miliar dolar AS atau naik sebesar 6,44% dibanding tahun sebelumnya.

Sedangkan negara tujuan ekspor utama produk alas kaki Indonesia, diantaranya adalah Amerika Serikat, Belgia, Jerman, Inggris dan Jepang. “Kualitas produksi kita mampu bersaing. Produsen juga melakukan investasi di research and development, selain investasi produksi,” sebut Menperin, dalam siaran persnya, Sabtu.

Tentang bahan baku lokal, Menperin secara khusus meminta pabrikan sepatu menambah penggunaan karet alam. “Ini dapat membantu penyerapan dan tingkat harga karet alam petani serta merangsang tumbuhnya industri pengolahan karet.”

Investasi industri alas kaki tercatat cenderung naik setiap tahunnya. Pada tiga tahun terakhir (2011-2014), kenaikan rata-rata mencapai 4,74%. Pada tahun 2014, nilai investasi di sektor industri alas kaki sebesar Rp. 10,7 triliun atau naik sekitar 1,25% dibanding tahun sebelumnya, dan mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 643 ribu orang.

Di samping itu, nilai perdagangannya terus meningkat dengan rata-rata nilai surplus dalam lima tahun terakhir yang mencapai 2,84 miliar Dolar AS. Pada akhir tahun 2014, surplus perdagangan produk alas kaki sebesar 3,7 miliar Dolar AS.

Beberapa program peningkatan daya saing industri alas kaki antara lain memfasilitasi perlindungan hak kekayaan intelektual desain alas kaki dalam negeri, harmonisasi sistem perpajakan keluaran dan pajak masukan dikaitkan dengan jangka waktu restitusi dan pengembangan branding shoes nasional.

Sementara itu, langkah-langkah Pemerintah dalam upaya pengendalian impor dan pengamanan pasar dalam negeri, diantaranya melalui kebijakan non-tarif seperti penerapan SNI Wajib, P3DN, dan pengaturan tata niaga untuk impor produk barang.

“Berbagai kebijakan tersebut merupakan bentuk keberpihakan yang baik dari Pemerintah kepada dunia usaha,” tegas Menperin.(Tri/d)