Tuesday, 18 September 2018

Dirut Pelindo II Tolak Kemenhub Jadi Koordinator Pelabuhan

Senin, 3 Agustus 2015 — 22:52 WIB
Dirut PT Pelindo II RJ Lino

Dirut PT Pelindo II RJ Lino

JAKARTA (Pos Kota) – Direktur Utama (Dirut) PT Pelindo II RJ Lino dengan tegas menolak Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sebagai pihak yang mengurusi kegiatan di pelabuhan Indonesia.

“Saya enggak setuju Kementerian Perhubungan  mengurusi pelabuhan. Karena Kemenhub itu kan enggak punya orang atau Sumber Daya Manusia (SDM),” tegas Lino, Senin (3/8/2015), menanggapi rencana Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Indroyono Soesilo menjadikan Kementeri Perhubungan sebagai koordinator instansi terkait yang ada di lingkungan pelabuhan.

Pimpinan BUMN Pelindo II ini mengungkapkan proses bongkar muat barang dan penyelesaian dokumen merupakan dua hal berbeda. Dirinya lebih menyetujui jika penyelesaikan masalah dwelling time adalah Ditjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.

Sebab Bea dan Cukai selama ini sebagai penjaga pintu seluruh aturan di sejumlah kementerian yang terkait dengan kegiatan ekspor dan impor seperti, seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan. “Tidak ada relevansinya  yang kontrol masalah dokumen, bukan Kementerian Perhubungan,” ucapnya.

Kemenko bidang Kemaritiman sebelumnya menunjuk Menteri Perhubungan (Menhub) Ignasius Jonan sebagai pemegang kendali otoritas pelabuhan. Hal ini terkait target pemerintah yang akan memangkas waktu bongkar muat di pelabuhan (dwelling time) menjadi 4,7 hari.

Indroyono Soesilo menegaskan sesuai dengan UU No 17/2008 tentang Pelayaran otoritas pelabuhan dibawah kendali Menteri Perhubungan. Menko yakni Jonan akan mampu mengendalikan pelabuhahan. “Sesuai UU Pelayaran Syahbandar atau otoritas pelabuhan selaku koordinator yang harus mengendalikan semua kegiatan di pelabuhan,” kata Menko Kemaritiman. (dwi)