Saturday, 21 July 2018

Tujuh Daerah Hanya Miliki Calon Tunggal

KPU Sosialisasikan Pendaftaran Calon Kepala Daerah

Sabtu, 8 Agustus 2015 — 21:46 WIB
Ilustrasi

Ilustrasi

JAKARTA (Pos Kota) – Komisi Pemilihan Umum (KPU), mulai Senin (10/8) akan mensosialisaikan pembukaan pendaftaran pada 7 daerah yang hanya memiliki satu pasangan calon kepala daerah.

“KPU akan melakukan dua tahap sosialisasi pembukaan. Kami harap partai politik mau mengusung pasangan calon,” kata Komisioner KPU Arief Budiman, dalam diskusi di Warung Daun, Jalan Cikini Raya, Jakarta Pusat, Sabtu (8/8).

Adapun 7 daerah yang dimaksud adalah Kabupaten Tasikmalaya, Kota Surabaya, Kabupaten Blitar, Kabupaten Pacitan, Kota Mataram, Kota Samarinda, dan Kabupaten Timor Tengah Utara. Di sana, hanya ada satu pasangan calon.

Arief mengatakan, akan menggencarkan sosialisasi di wilayah tersebut sesuai rekomendasi dari Badan Pengawas Pemilu. Diharapkan, langkah ini dapat mengatasi partai politik yang ogah menunjuk calon di pilkada. “Sosialisasi pendaftaran hanya di tujuh daerah. Yang sudah dua calon lebih, enggak dibuka lagi pendaftarannya,” kata Arief.

HARUS ADA PERPPU

Politisi PDIP Arif Wibowo meyakini, adanya bakal calon tunggal kepala daerah di sejumlah kabupaten dan kota, adalah lebih pada situasi politik tertentu, yakni kuatnya satu pasangan calon yang ada.    “Saya meyakini 7 daerah tidak akan terpenuhi semua meski ada perpanjangan masa pendaftaran,” ujar Arief dalam diskusi di Kantor Bawaslu, Jakarta, kemarin.

Di sisi lain, kata Arief, Peraturan KPU Nomor 12 tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota ini jika pelaksanaan ditunda ke tahun 2017, maka akan melanggar Undang-Undang. Hal tersebut dipandang akan rentan gugatan dan akan mengancam keberlangsungan demokrasi.

Maka dari itu, Anggota Komisi II DPR ini menegaskan, untuk menyelamatkan demokrasi, maka perlu dilakukan terobosan hukum sebagai payung hukum bagi daerah yang hanya memiliki calon tunggal.

“Harus ada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undangan (Perppu), jika mengubah UU No 8 tahun 2012 membutuhkan waktu yang terlalu panjang,” tegas Arief.

Anggota Komisi II DPR RI ini menjelaskan, khususnya bagi kepala daerah yang masa akhir jabatannya selesai di 2015, secara norma harus dilaksanakan pergantian kepemimpinan di tahun yang sama. Namun, jika ada yang ditunda, akan rentan adanya gugatan.

“Yang harus diselamatkan adalah demokrasi kita, yakni dengan menyiapkan instrumen hukumnya sebagai dasar kebijakan,” katanya. (rizal)