Tuesday, 13 November 2018

Tiga Pejabat Pemkot Jakbar Tersangka Korupsi Rp 19 Miliar

Senin, 10 Agustus 2015 — 22:55 WIB

JAKARTA (Pos Kota) – Kejaksaan Agung menetapkan tiga pejabat di Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Barat sebagai tersangka kasus  Dana Swakelola Pada Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air Jakarta Barat,  Tahun Anggaran 2013, yang diduga merugikan negara sekitar Rp19 miliar.

Kapuspenkum Tony Tribagus Spontana menyebutkan ketiga pejabat itu :

1. W (Kabid Sistim Aliran Barat Dinas Tata Air Propinsi DKI Jakarta (Mantan Kepala Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air Jakarta Barat Periode April 2013 sampai Agustus 2013).

2. MR (Kabid Sungai dan Pantai Sistim Aliran Timur Dinas Tata Air Propinsi DKI Jakarta (Mantan Kepala Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air Jakarta Barat Periode Nopember 2012 sampai April 2013.

3. P (Kasudin Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Pusat (Mantan Kepala Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air Jakarta Barat Periode Agustus 2013 s/d Desember 2013).

“Mereka ditetapkan sebagai tersangka, sejak 28 Juli, setelah tim penyidik memperoleh bukti-bukti yang cukup, sesuai ketentuan perundangan,” kata Tony, di Kejagung, Senin (10/8) malam.

Menindaklanjuti penetapan tiga pejabat Pemkot Jakarta Baat sebagai tersangka, tim penyidik, Senin memeriksa tiga pejabat Pemkot Jakbar sebagai saksi, yakni  Nur Aprileny (Pejabat Pengadaan Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air Jakarta Barat Tahun 2013). Lalu, M. Nofiansyah (Pejabat Pengadaan Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air Jakarta Barat Tahun 2013) dan Geoffrey Rejoice Novena Sopija (Bendahara Pengeluaran Pembantu Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air Jakarta Barat Tahun 2013).

PEMOTONGAN ANGGARAN

Penetapan ketiga tersangka diawali dengan Kegiatan Pekerjaan Swakelola pada Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air Jakarta Barat,   2013  empat empat pekerjaan senilai kurang lebih Rp66 miliar lebih
Proyek itu, terdiri  Pemeliharaan Infrastruktur Saluran Lokal, Pemeliharaan Saluran Drainase Jalan,    Pengerukan dan Perbaikan Saluran Penghubung, dan  Refungsionalisasi Sungai/Kali dan Penghubung.

Dalam pelaksanaan diduga tidak sesuai dengan pertanggungjawaban laporan kegiatan maupun laporan keuangan. Hal ini  mengingat terdapat pemalsuan-pemalsuan dokumen didalam kedua laporan tersebut yang seolah-olah telah dilaksanakan oleh pihak ketiga.

Modus pelaku, adalah memotong anggaran ketiga kegiatan tersebut. Sebanyak Rp3,9 miliar tersangka MR saat menjabat Kepala Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air Jakarta Barat untuk Periode Nopember 2012 sampai April 2013.

Kemudian,   Rp 7, 036 miliar 653.000 oleh tersangka W saat menjabat Kepala Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air Jakarta Barat untuk Periode April 2013 sampai Agustus 2013, dan  Rp. 8,9 miliar oleh Tersangka P saat menjabat Kepala Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air Jakarta Barat untuk Agustus 2013 s/d Desember 2013. (ahi)