Monday, 24 September 2018

Lima PNS Kecamatan Kebon Jeruk Diperiksa Kejaksaan Agung

Senin, 31 Agustus 2015 — 20:33 WIB
*ist

*ist

JAKARTA (Pos Kota) – Kejaksaan Agung memeriksa tiga pegawai Kecamatan Kebon Jeruk terkait  kasus  dugaan korupsi Dana Kegiatan Swakelola pada Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air Jakarta Barat Tahun Anggaran 2013, yang diduga merugikan negara sekitar Rp19 miliar.

“Mereka diperiksa dalam kapasitas saksi untuk tiga tersangka,” kata Kapuspenkum Tony Tribagus Spontaa, di Kejagung, Senin (31/8).

Kelima saksi, adalah :

1. Rd. Sugiyarto selaku Kepala Seksi Kecamatan Kebon Jeruk Suku Dinas Pekerjaan Umum (Sudin PU) Tata Air Jakarta Barat,

2. Salim Staf Seksi Kecamatan Kebon Jeruk Sudin PU  Tata Air Jakarta Barat),

3. Aswad Staf Seksi Kecamatan Kebon Jeruk Sudin PU  Tata Air Jakarta Barat.

4. Surana (Staf Sudin PU Tata Air Jakarta Barat

5. Samsudin ( Staf Sudin PU Tata Air Jakarta Barat)

Tony menjelaskan materi pemerimsaan terkait  benar atau tidaknya terdapat pekerjaan Pemeliharaan Infrastruktur Saluran Lokal, Pemeliharaan Saluran Drainase Jalan, Pengerukan dan Perbaikan Saluran Penghubung, dan Refungsionalisasi Sungai/Kali.

“Selain soal  penghubung di wilayah  Kebon Jeruk, yang dilaksanakan oleh para Saksi  Periode April 2013 sampai Agustus 2013 termasuk pertanggungjawaban hasil pelaksanaan pekerjaan.”

Dalam kasus ini  telah ditetapkan tiga tersangka yaitu

1. Wagiman (Kabid  Sistim Aliran Barat Dinas Tata Air Propinsi DKI Jakarta (Mantan Kepala Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air Jakarta Barat Periode April 2013 sampai Agustus 2013).

2. Monang Ritonga (Kabid  Sungai dan Pantai Sistim Aliran Timur Dinas Tata Air Propinsi DKI Jakarta (Mantan Kepala Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air Jakarta Barat Periode Nopember 2012 sampai April 2013).

3. Pamudji (Kabid Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Pusat (Mantan Kepala Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air Jakarta Barat Periode Agustus 2013 sampai Desember 2013.

Mereka sampai kini belum ditahan, meski diancam hukuman penjara selama 20 tahun, seperti diatur dalam UU Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU Nomor 20/2001. (ahi)