Monday, 26 August 2019

Membidik Capim KPK

Rabu, 2 September 2015 — 5:14 WIB

KINI giliran DPR untuk memilih 5 dari 8 Calon Pimpinan  (Capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hasil seleksi Pansel. Kita meyakini DPR akan menguji integritas, kompetensi dan kapabilitas kedelapan capim tersebut.Seperti halnya Pansel Capim KPK, DPR pun diharapkan melakukan fit and proper test secara transparan sehingga publik dapat mengikuti progres seleksi.

Boleh jadi DPR memiliki preferensi sendiri tentang kriteria capim KPK. Tidak terpaku kepada empat bidang kompetensi seperti diusulkan Pansel. Seperti diketahui Pansel memilih 8 capim berdasarkan pembidangan. Capim yang dipilih untuk menangani bidang pencegahan yaitu Saut Situmorang dan Surya Tjandra. Bidang penindakan : Alexander Marwata dan Basaria Panjaitan. Bidang manajemen : Agus Raharjo dan Sujanarko. Bidang supervisi, koordinasi dan monitoring : Johan Budi Sapto Prabowo dan Laode M Syarif.

Alasan Pansel memberi penguatan kepada empat bidang tadi berdasarkan pemetaan tantangan tugas KPK ke depan. Ini juga tak lepas dari evaluasi kinerja KPK masa lalu.
Hanya saja, empat bidang kompetensi ini tidak menjadi harga mati karena Pansel hanya memberi rujukan. Hasil akhir dari seleksi tetap sepenuhnya diserahkan kepada DPR. Tinggal bagaimana DPR menyikapi.

Bisa jadi DPR lebih memfokuskan kepada bidang pencegahan dan penindakan, tetapi tidak berarti capim yang memiliki kompetensi di bidang manajemen atau supervisi seperti direkomendasikan Pansel, tidak bisa menangani bidang pencegahan atau penindakan. Bisa saja DPR melihatnya capim tersebut lebih mampu menangani bidang pencegahan atau penindakan.

Idealnya pimpinan KPK memiliki kemampuan di semua bidang yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi KPK.

Di sisi lain, pimpinan KPK itu bersifat kolektif kolegial sehingga harus saling mengisi dan melengkapi untuk membangun kebersamaan dan memantapkan soliditas. Ini menjadi penting agar tidak timbul kegaduhan hukum dan politik di kemudian hari.

Yang terpenting bagaimana memilih pimpinan KPK yang bersih, jujur, independen dan berani mengambil risiko dalam memberantas korupsi. (*).