Wednesday, 14 November 2018

Bukan Mutasi Biasa

Senin, 7 September 2015 — 5:16 WIB

PERGERSERAN jabatan Komjen Pol Budi Waseso (Buwas) dari Kabareskrim menjadi Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), menuai pro dan kontra. Banyak yang menilai, mutasi Buwas bukan lah sekadar tour of duty rutin yang dilakukan lembaga kepolisian, melainkan sarat dengan isu politis.

Komjen Buwas dikenal sebagai sosok jenderal kontroversial lantaran langkah tindakannya kerap membuat khalayak terkejut-kejut, termasuk atasannya sendiri. Kejutan pertama saat Buwas baru duduk di kursi Bareskrim Polri, adalah ditangkapnya Bambang Widjajanto (BW), Wakil Ketua KPK.

Proses penangkapan jadi sorotan publik lantaran penangkapan dinilai tidak manusiawi karena tangan BW diikat. Hubungan KPK dan Polri pun menjadi tegang, sejumlah elemen masyarakat menggelar dukungan terhadap KPK. Presiden Jokowi sampai turun tangan minta jangan ada kegaduhan antara sesama penegak hukum.

Kontroversi lainnya, penggeledahan kantor Pelindo II termasuk ruang Direktur Utama RJ Lino, mengerahkan 50 lebih polisi bersenjata laras panjang. Sejumlah petinggi negeri ini pun angkat bicara. Wapres Jusuf Kalla ‘menegur’ kepolisian, Menko Polhukam Luhut Panjaitan juga mengatakan penyelidikan sebuah kasus hendaknya dilakukan secara arif dan tak perlu dipublikasi.

Fakta-fakta inilah yang memunculkan dugaan, lengsernya Buwas karena kerap dianggap membuat kegaduhan. Artinya, rotasi Buwas dinilai bukan mutasi biasa, meski bersamaan dengan mutasi 70 perwira menengah dan perwira tinggi lainnya.

Sesungguhnya, bukan kali ini saja rotasi pejabat tanpa ada campur tangan lingkaran kekuasaan. Pencopotan Komjen Suhardi Alius dari kursi Kaba Reskrim Polri (digantikan oleh Komjen Buwas) secara tiba-tiba, juga menimbulkan tanda tanya. Kabar yang beredar, Alius dicurigai memberikan data rekening-rekening perwira tinggi hingga dijadikan dasar KPK menyelidiki rekening gendut. Mutasi Alius pun dianggap bukan mutasi biasa.

Polri adalah milik rakyat. Kita ingin Polri mandiri seutuhnya, tanpa campur tangan penguasa. Dalam penyelidikan kasus, publik ingin kepolisian bekerja profesional tanpa ada pesanan pihak mana pun. Aparat penegak hukum adalah ‘tangan kanan’ rakyat, bukan tangan penguasa. **