Monday, 19 November 2018

Anggota Dewan Tidak Setuju Parkir di Gedung DPRD DKI Berbayar

Rabu, 9 September 2015 — 6:33 WIB
Parkir di Gedung DPRD DKI sering jadi ajang pungli

Parkir di Gedung DPRD DKI sering jadi ajang pungli

JAKARTA (Pos Kota) – Kalangan anggota DPRD DKI Jakarta meminta Dinas Perhubungan tidak mengkomersilkan areal parkir kantor pemerintahan (DPRD). Areal kantor pemerintah merupakan sarana umum. Rencana Dinas Perhubungan menerapkan sistem parkir berbayar di areal pemerintah (DPRD)  melanggar Perda  dan Undang-Undang.

Hal tersebut disampiakan anggota DPRD Steven S Musa dan Prabowo Soenirman terkait rencana Dishub merapkan sistem parkir berbayardi areal kantor DPRD. “Jelas melanggar bila harus dibayar. Ini kan sarana umum di kantor pemerintah, masa harus bayar,”kata Steven, Selasa (8/9).

Steven sepakat areal parkir diatur Dishub untuk penataan dan menghapus adanya pungli. “Kalau ditata dan tidak ada pungli kita setuju. Kalau dikomersilkan, tidak boleh,”katanya.

Hal sama dikatakan Prabowo Soenirmanan anggota DPRD lainnya. Menurutnya, areal kantor pemerintah bukan objek retribusi atau objek pajak, dalam hal ini pajak parkir atau retribusi parkir.”Kan sudah diatur dalam perda mana yang ditetapkan sebagai objek pajak parkir da objek retribusi,”katanya.

Prabowo tidak keberatan areal parkir DPRD ditata supaya tertib. “Tidak boleh ada pungli. Bila nanti diterapkan maka kita akan bersikap. Sebab jelas ini pelanggaran. Ini kan kantor pemerintah dan rumah rakyat,”katanya.

Seperti diketahui, di lingkungan DPRD kini dipasang mesin portal parkir. Rencananya dua pekan depanan warga yang berurusan dengan DPRD dan Pemprov yang parkir di areal akan dipungut bayaran.

Kepala Dinas  Perhubungan DKI Jakarta Andriansyah mengaku saat ini tengah mengkaji peraturan gubernur untuk diterapkan di DPRD.”Saat ini belum, kita kaji dulu aturannya.” (John)