Tuesday, 23 October 2018

YLKI: Hapus Pajak PJU Dari Pelanggan Listrik

Jumat, 11 September 2015 — 13:53 WIB

JAKARTA (Pos Kota) – Pajak penerangan jalan umum (PPJU) yang selama ini dikenakan kepada masyarakat saat membayar rekening listrik seharusnya dihapus. “Pajak ini seharusnya dihapus,” kata Ketua Harian YLKI (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia), Tulus Abadi, Jumat (11/9).

Sebab, ia menilai pengenaan pajak ini tidak pas, mengingat tarif listrik saja masih disubsidi, khususnya pelanggan daya 450 VA dan 900 VA. “Tarif masih disubsidi, kok dikenai pajak,” tandasnya.

Pajak tersebut juga hanya menambah beban para pelanggan listrik.

Namun untuk menghapus pajak PJU ini, ia mengungkap harus merevisi Undang-Undang (UU) dan peraturan daerah (perda).

KETIBAN KERJA

Sementara itu, Kepala Divisi Niaga PLN, Benny Marbun, mengemukakan PLN hanya menjalankan tugas sebagaimana yang diamanatkan dalam UU No 28/2009.

“PLN hanya ketiban kerja. Memungut pajak tersebut,” jelasnya saat dikonfirmasi Pos Kota.

Meski memungut pajak penerangan jalan umum dari pelanggan listrik, ia menegaskan PLN tidak menerima serupiah pun dari hasil memungut pajak tersebut. “Pelanggan harus tahu. Tidak ada fee atau upah pungut yang diterima PLN,” terang Benny.

Seluruh uang pajak penerangan jalan umum tersebut langsung disetor ke kas pemda.

(setiawan/sir)