Wednesday, 19 September 2018

Demi Atasi Banjir Ahok Siap Dibenci Warga

Jumat, 18 September 2015 — 19:31 WIB
*ist

*ist

GAMBIR (Pos Kota) – Mengatasi  banjir dan macet, menurut Gubernur DKI Jakarta Ahok, sama rumitnya. Karena kedua persoalan ini selalu berhubungan erat dengan masalah sosial yang kadang menimbulkan sikap pro dan kontra di kalangan masyarakat.

“Tapi demi kemajuan Jakarta untuk mengurangi banjir dan macet, kita harus bertindak tegas. Dan saya siap dibenci warga, ” tandas Ahok di Balaikota, Gambir, Jumat (18/9). Meski tidak mudah merealisasikannya, namun Pemprov DKI tidak menyerah menjalankan berbagai program unggulan, termasuk memprioritaskan kedua persoalan tersebut.

Khususnya dalam mengatasi banjir, terlepas dari suka atau tidak suka, Pemprov DKI menggusur ribuan bangunan di atas saluran air, bantaran sungai maupun waduk. Contoh yang paling menonjol selama kepemimpinan Ahok, adalah melakukan normalisasi Waduk Pluit, Penjaringan, Jakut dan Kali Ciliwung di Kampung Pulo, Kelurahan Kampung Melayu, Jatinegara, Jaktim.

Bahkan saat masih menjabat sebagai Wagub DKI  tahun 2013, Ahok telah menunjuk seorang pakar tata air, Ir. R. Heryanto sebagai Kordinator Waduk dan Sungai. Hal ini menunjukkan keseriusannya menuntaskan  banjir yang menjadi salah satu masalah utama di Ibukota.

Normalisasi Waduk Pluit sejak 2013, telah membongkar  6 ribuan bangunan liar dan mengembalikan lahan seluas 10 hektar yang diserobot untuk hunian liar. Total lahan Waduk Pluit yang dikuasai bangunan liar mencapai 20 hektar dari total 70 hektar. Lahan itu harus diambil-alih semuanya, target akhir 2016. “Sebagian lahan yang telah bebas bangunan, sudah dibangun untuk perluasan waduk, pembangunan taman, dan sarana olahraga. Hasilnya sudah tampak bagus. Banyak warga dapat berekreasi gratis di sini,” ujar HM Sadeli, pengamat perkotaan.

Adapun normalisasi Sungai Ciliwung di Kampung Pulo kini baru dimulai kerjaan awal dengan membongkar sekitar 540 bangunan dan memasang tanggul. Khususnya pada kegiatan ini banyak menimbulkan sikap pro dan kontra. “Tapi saya tetap perintahkan normalisasi Kampung Pulo terus berlanjut,” ujar Ahok yang juga memerintahkan Dinas Perumahan dan Gedung DKI Jakarta untuk membangun tambahan unit Rusun Jatinegara Barat untuk merelokasi warga.

Berkaitan dengan hal ini, Ahok beberapa kali didemo masyarakat, termasuk dikritik anggota DPRD DKI. “Biarin saja. Mereka yang demo umumnya dari LSM yang tidak berhubungan langsung dengan pembongkaran. Adapula digerakkan oleh juragan kontrakan yang punya banyak sewaan di bantaran Ciliwung,” papar Ahok sambil menambahkan normalisasi Ciliwung bukan untuk kepentingan segelitir orang, tapi masyarakat.

Ahok mengakui dirinya sering dibikin bingung oleh masyarakat. “Kalau kita diemin bangunan liar, kita dituding sengaja membiarkan banjir. Tapi begitu ditertibkan, kita dituding melanggar HAM. Padahal kami sudah berbaik hati membangun rusun yang nyaman sebagai tempat tinggal pengganti bagi warga yang terkena penertiban,” ujar Ahok sambil menambahkan dirinya tidak setuju penertiban itu disebut penggusuran. “Ini bukan penggusuran, melainkan memindahkan masyarakat yang tinggal di gubuk ke rusun yang lebih nyaman dan manusiawi,” pungkasnya. (Joko)