Tuesday, 25 September 2018

Tidak Terbukti Korupsi Busway, Udar Divonis 5 Tahun, Jaksa Banding

Kamis, 24 September 2015 — 9:32 WIB
Udar Pristoso saat menghadapi sidang tuntutan

Udar Pristoso saat menghadapi sidang tuntutan

JAKARTA (Pos Kota) – Mantan Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, Udar Pristono, dinyatakan tidak terbukti melakukan penyalahgunaan wewenang dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) terkait proyek pengadaan Bus Transjakarta tahun 2012-2013. Meski demikian majelis hakim memvonisnya pidana lima tahun penjara karena dia dianggap terbukti menerima gratifikasi uang Rp78 juta terkait proyek tersebut.

Selain hukuman badan, Udar juga dikenakan hukuman denda Rp250 juta subsider lima bulan kurungan. Majelis hakim menyatakan Udar terbukti bersalah menerima uang Rp78.079.800 dari Yeddie Kuswandy, Direktur PT Jati Galih Semesta yang merupakan perusahaan peserta tender pekerjaan perbaikan koridor/ halte busway pada Dishub DKI Jakarta.

Penerimaan gratifikasi itu kemudian dianggap suap sebagaimana didakwan dalam dakwaan kedua subsider jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat kepada Udar. Dikatakan, uang itu bersumber dari kelebihan penjualan sebuah mobil Toyoya Kijang tipe LSX tahun 2002 dengan harga Rp100 juta padahal harga lelang dari Dinas Perhubungan DKI Jakarta hanya Rp21.920.200.

“Menyatakan terdakwa terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana korupsi dalam dakwaan kedua subsider. Menjatuhkan pidana selama lima tahun dan denda Rp250 juta dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti kurungan 5 bulan,” kata ketua majelis hakim, Artha Theresia dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jl. HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (22/9).

Vonis tersebut jauh di bawah tuntutan jaksa yang menuntut Udar agar divonis 19 tahun penjara dan denda Rp1 miliar subsider 6 bulan kurungan. Selain didakwa menerima gratifikasi, Udar sebelumnya juga didakwa melakukan penyalahgunaan wewenang dan TPPU.

Dakwaan soal penyalahgunaan wewenang hingga disebut berdampak merugikan keuangan negara mencapai Rp63,9 miliar dikesampingkan karena kurangnya bukti.

“Menurut majelis, perbuatan terdakwa selaku Pengguna Anggaran dalam menandatangani dokumen pencairan anggaran pengadaan bus Transjakarta 2012 dan 2013 bukan lah merupakan tindak pidana, melainkan perbuatan yang termasuk dalam ranah administratif, sehinga kepada terdakwa tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana melainkan sanksi administratif sebagaimana telah dikenakan terhadap diri terdakwa berupa pemberhentian dari jabatan sebagai Kadishub Provinsi DKI Jakarta,” papar anggota majelis hakim, Joko.

Sedangkan terkait dakwaan TPPU senilai Rp6,094 miliar juga dimentahkan oleh hakim. “Surat dakwaan penuntut tidak menyebutkan pidana asal, meskipun demikian dapat dipahami tindak pidana pencucian uang berasal dari tindak pidana korupsi yaitu dakwaan kedua primer mengenai penerimaan gratifikasi yang dianggap suap,” imbuh Joko.

Atas putusan tersebut, jaksa Kejari Jakarta Pusat, Victor Antonius menyatakan akan banding. “Kami nanti akan mengajukan upaya hukum, banding. Kami punya keyakinan dan alat bukti yang kami sajikan,” kata Victor usai sidang.

Sementara, Udar yang sebelum sidang datang menggunakan alat bantu kursi roda tiba-tiba bangkit dari kursi dan berjalan seperti biasa setelah mendengar putusan hakim. Dia seakan mendadak sembuh setelah divonis lima tahun oleh majelis hakim. Padahal, saat menghadapi beberapa sidang sebelumnya ia melalui pengacaranya kerap beralasan sakit akibat bakteri yang menggerogoti kakinya.

Atas putusan itu, Udar pun memiliki pendapat sendiri. Ia merasa diberi hukuman hanya karena menjual mobil dinas bekas (dem). “Masalah korupsi bus way tidak terbukti 2012-2013. Jadi, karena saya membeli mobil dem-deman yang jadi hak saya. Saya jual kembali Rp100 juta, mana ada harga Kijang Rp23 juta kan. Nah, itu katanya tidak baik buat saya. Ini jalan Allah dan saya akan lihat nanti,” timpalnya. (yulian)