Monday, 19 November 2018

Siti Zuhro: Indonesia Bisa Jadi Negara Otoriter

Sabtu, 26 September 2015 — 14:14 WIB
Foto-Siti Zuhro.

Foto-Siti Zuhro.

JAKARTA (Pos Kota) – Peneliti Utama Bidang Politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Siti Zuhro, mengatakan Indonesia bisa menjadi negara otoriter kalau tidak bisa memenuhi syarat untuk menjadi negara demokrasi. Tanda-tanda munculnya kembali otoriter sudah mulai terlihat.
“Dalam demokrasi itu bisa dilihat jika tentara sudah mundur dari politik, politik kekerabatan tidak ada lagi.Sementara di Indonesia politik kekerabatan justru semakin kuat di era yang dikatakan demokrasi seperti saat ini. Politik kekuasaan justru dilestarikan,” ujar Siti kepada wartawan, kemarin.
Menurut Siti, seharusnya para pemimpin yang terpilih dalam pemilu sampai pemilukada adalah orang-orang terbaik. Orang terbaik akan menjadi pemimpin dan bukan sekedar menajdi penguasa. Pemimpin akan rela berkorban untuk rakyatnya, sementara penguasa justru hanya bertujuan menguasai.
“Sayangnya yang banyak terpilih dalam pilkada itu penguasa dan bukan pemimpin karena pemimpin itu rela berkorban. Bagaimana seorang bisa jadi pemimpin dan berkoban. Bagaimana juga menutut pemenang dalam pilkada untuk berkoban bagi rakyat kalau sebelum menang dirinya sudah banyak berkorban mengeluarkan biaya untuk diusung dan menang dalam pilkada,” tutur Siti.
Pemenang pilkada seharusnya adalah seorang yang terbaik diantara yang terbaik dan bukan seadanya. Saat ini justru  situasi makin tambah rumit karena mantan narapidana pun bisa ikut dalam pilkada. “Dengan demikian ribuan pemilukada yang telah kita laksanakan selama ini tidak menghasilkan yang baik. Intergritas seorang calon seharusnya tidak boleh ditawar. Masyarakat akan marah kalau seorang yang tidak diinginkan tetap dicalonkan oleh partai politik,” imbuhnya.

Dia mengingatakan kepada Presiden Jokowi untuk mengambil sikap dan melakangkah dengan nawa citanya untuk membenahi masalah pilkada ini.”Akhir tahun ini kita akan masuk ke masyarakat ekonomi Asean dan juga akan melaksanakan pilkada serentak.Siapa yang bisa menjamin gak ada rusuh?Ini akan jadi persoalan serius jika ditambah dengan masalah-masalah yang sudah ada,” tegasnya. (prihandoko/yo)