Thursday, 27 July 2017

Ahok Perintahkan Satpol PP Tertibkan

70 Persen Tempat Umum di Jakarta Belum Bebas Rokok

Rabu, 30 September 2015 — 0:21 WIB
Ilustrasi

Ilustrasi

JAKARTA (Pos Kota) – Larangan merokok di  tempat umum telah diatur di sejumlah perda dan pergub. Namun, sebagian besar tempat umum di ibukota  masih belum bebas asap rokok.

Gubernur Ahok memerintahkan Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) dan Satpol PP menegakkan aturan yang sudah ada. “Tempat  umum dilarang merokok dan harus benar benar bebas dari asap rokok.  BPLHD dan Satpol PP harus mampu mewujudkan ini,” tegasnya, Selasa (29/9).

Tempat umum tersebut antara lain  restoran, hotel, rumah sakit, tempat ibadah dan lingkungan sekolah serta perkantoran.

Sementara itu, riset yang dilakukan Koalisi Smoke Free Jakarta di 1.550 tempat umum selama kurun waktu 2014-2015, ada  1.085 masih melanggar peraturan Kawasan Dilarang Merokok. Artinya sebanyak 70 persen tempat umum masih melanggar aturan tersebut.

SEJUMLAH INDIKATOR

Koordinator Koalisi Smoke Free Jakarta, Dollaris Riauaty Suhadi mengatakan, tempat yang melanggar diukur dengan sejumlah indikator. Misalnya,  masih ditemukan orang merokok, puntung rokok, bau asap rokok, asbak, ketiadaan tanda dilarang merokok, dan adanya ruang khusus merokok di dalam gedung.

“Indikator  itu menandakan masih terjadinya pelanggaran perundangan. Karena seharusnya, Kawasan Dilarang Merokok tidak ditemukan hal-hal itu,” ujar Riauaty. Tempat  yang masih melanggar tersebut termasuk mal, hotel, restoran, kantor, tempat ibadah, tempat pelayanan kesehatan, sekolah, tempat hiburan, pasar, dan tempat umum lainnya.

Dasar hukum larangan merokok di tempat umum yakni  Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2/ 2005 tentang Pencemaran Udara, Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 75/2005 tentang Kawasan Dilarang Merokok  dan Pergub Nomor 50/2012 tentang Pembinaan, Pengawasan, dan Penegakan Hukum Kawasan Dilarang Merokok. (john)