Saturday, 15 December 2018

Menguji Kehendak Rakyat lewat Calon Tunggal Pilkada

Rabu, 30 September 2015 — 6:11 WIB

KEBUNTUAN soal calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah (pilkada), akhirnya terpecahkan. Mahkamah  Konstitusi (MK) membolehkan pasangan calon tunggal berlaga dalam pilkada melalui referendum.

Rakyat akan diminta memilih “Ya” atau  “Tidak” terhadap calon tunggal tersebut. Formatnya bisa saja “ Setuju” atau “Menolak” terhadap pasangan calon tunggal tersebut.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sendiri masih menyiapkan secara teknis pelaksanaan pilkada dengan calon tunggal. Apakah calon tunggal akan melawan bumbung kosong seperti yang pernah diusulkan sejumlah kalangan, atau melalui kertas suara berisi 2 pilihan: Setuju atau tidak setuju.

Yang pasti dengan keputusan MK ini, 3 daerah yang memiliki calon tunggal yaitu Kabupaten Blitar, Jawa Timur, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat dan Kabupaten Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur (NTT), dapat melaksanakan pilkada serentak bersama 269 daerah lainnya mulai Desember tahun ini.

Banyak pihak mengapresiasi keputusan MK yang dinilai sebagai sebuah solusi untuk mencegah terjadinya kekosongan hukum akibat tertundanya pelaksanaan pilkada hingga 2 tahun. Keputusan ini dapat memecahkan kebuntuan demokrasi, selain menghindari tersanderanya hak politik publik dalam pilkada.

Meski begitu tak sedikit yang mengoreksi keputusan MK ini.Membolehkan pasangan calon tunggal berlaga dalam pilkada merupakan keputusan kontroversial. Selain tidak akan menyelesaikan calon tunggal itu sendiri, bahkan bisa menimbulkan masalah baru.

Beda pendapat adalah hal biasa, tetapi dengan menggelar pilkada model referendum terhadap calon tunggal, setidaknya dapat menguji kehendak rakyat.
Pertama, dapat memahami kehendak rakyat mengenai setuju tidaknya adanya calon tunggal.

Kedua, mengidentifikasi penilaian publik terhadap figur pasangan calon tunggal itu sendiri. Jika rakyat tidak setuju, berarti pasangan calon yang diajukan oleh parpol, tidak sesuai dengan kehendak rakyat. Ini bisa menjadi bahan kajian bagi parpol pengusung untuk melirik calon lain pada pilkada 2 tahun ke depan. Juga bahan evaluasi untuk segera merivisi UU Pilkada guna mencegah munculnya calon tunggal. (*).