Thursday, 20 September 2018

Indonesia-Malaysia Bentuk Gugus Tugas Cegah TKI Ilegal

Jumat, 2 Oktober 2015 — 0:35 WIB
Menteri Ketenagakerjaan RI M. Hanif Dhakiri bertemu dengan Wakil Perdana Menteri  Malaysia yang juga Menteri Dalam Negeri Malaysia Dato’ Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi di Kualalumpur, Malaysia pada Kamis (01/10)

Menteri Ketenagakerjaan RI M. Hanif Dhakiri bertemu dengan Wakil Perdana Menteri Malaysia yang juga Menteri Dalam Negeri Malaysia Dato’ Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi di Kualalumpur, Malaysia pada Kamis (01/10)

JAKARTA (Pos Kota) – Menekan dan mencegah penempatan TKI ilegal ke Malaysia,  Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Malaysia sepakat membentuk gugus tugas (task force).

Juga disiapkan  pelaksanaan program Re-hiring  yang beban biaya sepenuhnya ditanggung oleh majikan (pengguna) sehingga tidak menambah lagi beban biaya bagi TKI.

“Biaya akan disesuaikan dengan harga yang berlaku di pasar kerja dan nantinya akan ditetapkan secara resmi oleh gugus tugas (task force),” kata Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri seusai mempimpin pertemuan delegasi Indonesia dengan delegasi Malaysia yang dipimpin Wakil Perdana Menteri Malaysia yang juga Menteri Dalam Negeri Malaysia Dato’ Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi di Kuala lumpur, Malaysia pada Kamis (01/10).

Turut hadir dalam delegasi Indonesia antara lain Dubes RI untuk Malaysia Herman Prayitno, Dirjen Pembinaan Penempatan tenaga kerja dan perluasan Kesempatan kerja Hery Sudarmanto, Staf ahli Guntur Witjasono dan Maruli hasoloan, Dir PTKLN Soes Hindarno.

Melalui keterangan tertulisnya, Hanif  mengatakan Indonesia mengusulkan  agar program re-hiring dapat diberlakukan bagi  TKI ilegal yang telah bekerja di Malaysia dan memiliki majikan (pengguna) yang jelas dan dalam kondisi fit dan sehat.

“Pembahasan soal rehiring ini akan dibicarakan lebih detail dan teknis oleh gugus tugas dari kedua negara. Namun secara prinsip kedua negara mendukung untuk menekan dan mencegah adanya TKI ilegal di Malaysia,” ujarnya.

Dalam pembahasan program rehairing ini, lanjutnya,  pihak Indonesia menginginkan adanya time frame (batasan waktu) selama 6 bulan pelaksanaan dan kemudian dilakukan evaluasi bersama untuk mengukur efektivitas program ini dalam menekan jumlah TKI ilegal.

Program re-hiring ini diberlakukan bagi TKI yang telah bekerja dan memiliki majikan dan sehat. Setelah itu para TKI ilegal yang bekerja secara unprosedural dan tidak memiliki dokumen-dokumen ini bisa mengurus paspor dan mengurus legalisasi perjanjian kerja (PK) di KBRI/KJRI di Malaysia

“Pada prinsipnya kedua negara sepakat untuk bersama-sama menekan masuknya TKI ilegal ke Malaysia. Mengenai teknis pelaksanaan dan waktu pemberlakuan program re -hiring ini akan dibicarakan lebih lanjut dalam gugus tugas yang kan segera dibentuk dan langsung bekerja dalam tempo secepatnya,”kata Hanif.(Tri)