Wednesday, 14 November 2018

Pemerintah Turunkan BBM Bukan Alat Politik

Jumat, 2 Oktober 2015 — 9:46 WIB

JAKARTA (Pos Kota) – Rencana pemerintah menurunkan harga jual bahan bakar minyak (BBM) harus berdasarkan hitungan, bukan sebagai alat politik untuk pencitraan.

“Jangan menjadikan alat politik. Menurunkan harga BBM agar menyenangkan masyarakat. Tapi penurunan harganya cuma Rp100/liter,” kata Ferdinand Hutahean dari Energy Watch Indonesia (EWI), Jumat (2/10), terkait dengan rencana pemerintah menurunkan harga BBM pada paket kebijakan ekonomi jilid III yang akan diumumkan pemerintah dalam waktu dekat ini.

Kalau penurunan harga BBM hanya sebesar itu, ia menegaskan lebih baik tidak usah diturunkan harganya.

Ia mengemukakan sangat lucu sekali melihat sikap Presiden Jokowi yang meminta Pertamina untuk menghitung kembali harga jual BBM.

“Sebagai leadership paling atas, kalau memang mau menurunkan harga BBM, Presiden kan bisa perintahkan langsung Menteri ESDM menurunkan harga, bukan ke Pertamina,” ujarnya.

Saat ditanya ideal penurunan harga BBM, ia mengemukakan angka 10 persen. Apalagi kebijakan ini ditindaklanjuti Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian dan Menteri Perhubungan. “Ini baru bermanfaat,” jelasnya.

Misalnya Menteri Perdagangan dan Menteri Perindustrian harus bisa menekan harga barang. Demikian pula Menteri Perhubungan juga harus menekan tarif angkutan umum. “Kalau ini bisa dilakukan, daya beli masyarakat yang kini tiarap, bakal bisa bangkit kembali,” ucapnya.

Ferdinand mengaku harga BBM selama ini memang menjadi sedikit lelucon. Ada banyak pendapat dari pemerintah yang kontradiktif antara satu pendapat dengan pendapat lain. Contohnya pendapat Dirjen Migas yang menyatakan bahwa harga BBM belum diturunkan, karena Pertamina semester pertama rugi hingga Rp12.5 triliun.

Sehingga belum diturunkannya harga BBM ini adalah untuk menutupi kerugian Pertamina sebelumnya.

Ini terkesan Pertamina sudah mendapat untung dari harga yang sekarang. Di sisi lain ada yang menyatakan Pertamina masih rugi sekitar 2 persen dari harga BBM yang dijual sekarang. Artinya, Pertamina masih jual rugi dan tentu ini secara langsung atau tidak langsung bertolak belakang dengan pernyataan Dirjen Migas. Jadi yang benar untung atau rugi, publik tentu bingung.

jika mengacu pada perhitungan dengan harga minyak dunia di angka 50 dolar/barel, dengan nilai tukar Rp14.000 dan margin Pertamina 10 persen, sesuai perhitungan harga jual BBM RON 88 (premium, red) mestinya ada di angka Rp.6.900/liter.

“Sekali lagi ini hitungan kami, bukan hitungan pemerintah atau Pertamina,” ujarnya.

Pihaknya tidak tahu Pertamina menggunakan perhitungan di harga minyak mentah berapa per barel. Jika Pertamina mengaku rugi 2 persen, sepertinya Pertamina menggunakan harga crude dikisaran 60 dolar AS/barel. “Nah perbedaan perbedaan ini ya aneh dan menjadikan publik bingung,” terangnya.

Karenanya, Pertamina mestinya bisa lebih transparan menggunakan harga crude diangka berapa saat ini. Dan crude yang digunakan pembelian periode kapan. Sebab publik tentu akan bisa menerima keputusan andai pemerintah pun tidak menurunkan harga BBM karena harga yang sekarang sudah biasa dan diterima publik.

Kecuali harga BBM ini memang masih menjadi alat politik pemerintah. Pertamina dalam hal ini tidak bisa disalahkan karena Pertamina hanya operator, mereka hanya melaksanakan perintah.

Mau disuruh jual berapapun per liter, Pertamina akan lakukan sepanjang itu perintah pemerintah. “Satu hal yang penting, pemerintah jangan mengorbankan Pertamina untuk kepentingan politik,” tandas Ferdinand.

(setiawan/sir)