Monday, 26 August 2019

Bawa Mobil Pribadi ke Kantor, Tunjangan PNS DKI Dipotong

Sabtu, 3 Oktober 2015 — 7:04 WIB
Petugas Sudin Perhubungan dan Transportasi Jaksel menderek dua kendaraan yang diparkir liar di bahu jalan di Jalan Nipah, Kebayoran Baru tepat di belakang kantor Walikota Jaksel.

Petugas Sudin Perhubungan dan Transportasi Jaksel menderek dua kendaraan yang diparkir liar di bahu jalan di Jalan Nipah, Kebayoran Baru tepat di belakang kantor Walikota Jaksel.

JAKARTA (Pos Kota) – Larangan bagi PNS Pemprov DKI  membawa kendaraan pribadi pada tiap Jumat pekan pertama akan diperberat. Bila sebelumnya bersifat teguran, kedepan langsung potong tunjangan kerja daerah (TKD).

Kepala Inspektorat DKI Jakarta, Lasro Marbun mengakui kebijakan tersebut belum berjalan maksimal. Terlebih, sanksi yang diberikan hanya bersifat administrasi. Kedepan sanksi yang diberikan akan lebih berat yakni pemotongan Tunjangan Kinerja Daerah (TKD).

“Memang ternyata walaupun sudah berjalan, tidak terlaksana 100 persen. Sudah kita ingin revisi apakah ini perlu kita masukkan dalam poin kedisiplinan. Kalau kita masukkan kita potong TKD,” kata Lasro, di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (2/10).

Menurut Lasro, sanksi pemotongan TKD akan lebih efektif dibandingkan hanya teguran lisan dan administratif. Pihaknya, telah membahas sanksi yang akan diberikan. Rencananya, aturan tersebut akan diubah menjadi peraturan gubernur (pergub) agar aturannya lebih kuat.

“Larangan ini jangan hanya sekadar instruksi, kita bikin berupa pergub maka normanya apa? sanksinya apa? larangannya apa? Untuk menegakkan, bagaimana cara menegakkannya dan berapa kali bisa dimaafkan,” ungkapnya.

Lasro mengaku, masih banyak pegawai negeri sipil (PNS) yang tidak mengikuti aturan tersebut. Beberapa PNS memilih memarkirkan kendaraannya di gedung lain untuk berangkat kerja. Padahal dalam aturan, PNS diwajibkan menggunakan kendaraan umum pada Jumat pertama setiap bulannya.

“Susah untuk pengawasannya, pertama ada di masing-masing SKPD. Kalau provinsi ada pada kami, ada pada inspektorat. Saya sudah evaluasi pelaksanaannya memang kurang efektif,” tandasnya.(John)