Wednesday, 17 July 2019

DPR Mau Bentuk Pansus Asap Sama Saja Senjata Makan Tuan

Senin, 26 Oktober 2015 — 5:34 WIB

SUDAH 3 bulan persoalan pembakaran hutan di Sumatera dan Kalimantan beserta dampak asapnya, tak kunjung selesai. Biangkeroknya ternyata, bukan saja pengusaha perkebunan yang bandel, tapi juga UU Lingkungan Hidup yang salah satu pasalnya mengizinkan pembakaran hutan itu. Kini DPR bermaksud membentuk Pansus Asap. Ini sama saja senjata makan tuan, karena UU Lingkungan Hidup tersebut juga bikin DPR sendiri. Konyolnya, ada pasal yang kontradiktif kok diloloskan juga.

Kebakaran hutan di Sumatera dan Kalimantan bikin banyak pihak kebakaran jenggot. Pemerintah disalahkan karena bereaksi lamban. Padahal pemerintah sudah babak belur, karena usaha pemadaman ini sudah habiskan dana Rp  600 miliar. Ewa segitu kebakaran tak kunjung selesai, pihak negara tetangga juga ikut membantu, tapi juga tak mengubah keadaan. Kini giliran LSM yang demennya hanya mengkritik, diminta turun tangan ikut membantu, jangan ngomong doang!

Kata BNPB, dampak asap yang merata di Kalimantan dan Sumatera itu telah menewaskan 10 orang. Pengusaha perkebunan pelaku pembakaran, termasuk penduduk yang bakar hutan atas dasar “kearifan lokal” pernahkan berfikir sampai ke sana? Mereka mau cari untung, tapi rakyat dan negara yang buntung. Gara-gara ini pula, kini DPR hendak membentuk Pansus Asap

Pembakaran hutan dan dampaknya, ternyata bukan kesalahan pengusaha perkebunan dan petani semata, tapi juga DPR selaku pembuat UU. Dalam UU Lingkungan Hidup No. 32/2009 pada prinsipnya membakar hutan memang dilarang keras. Tapi pada pasal 69 ayat 2 disebutkan: Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h memperhatikan dengan sungguh-sungguh kearifan lokal di daerah masing-masing. Maksudnya (sesuai dengan penjelasan pasal), setiap keluarga boleh membakar hutan maksimal 2 hektar.

Ini kan pasal gebleg, karena melarang, tapi memberi perkecualian. Apakah DPR 2009 yang menyusun UU itu tak berpikir jauh ke depan? Satu keluarga boleh 2 hektar, jika ratusan keluarga membakar bersama-sama, kan jadi kebakaran hutan masal.

Kini DPR akan bikin pansus, berarti juga menyelidiki hasil kerja para pendahulunya dulu. Senjata makan tuan, karena bisa saja anggota pansus sekarang adalah yang membikin UU dulu. – gunarso ts