Friday, 23 August 2019

Indonesia Kekurangan 17 Ribu Profesor

Kamis, 29 Oktober 2015 — 19:19 WIB
Seminar nasional keprofesoran Kemenristek Dikti. (Inung)

Seminar nasional keprofesoran Kemenristek Dikti. (Inung)

JAKARTA (Pos Kota) – Indonesia kekurangan profesor (guru besar)  dalam jumlah sangat besar.  Dengan jumlah program studi (prodi) di perguruan tinggi mencapai 22 ribu, saat ini baru ada 5.300 profesor. Ada kekurangan setara 17 ribu profesor.

“Artinya ada 17 ribu prodi di perguruan tinggi yang dipimpin oleh bukan tenaga ahli setingkat profesor,” kata Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (ASN) Sofian Effendi pada seminar nasional keprofesoran di kantor Kemenristek Dikti, kemarin.

Akibat banyak prodi dipimpin bukan oleh tenaga ahli, membuat rangking pendidikan tinggi kita dikancah internasional rata-rata masih rendah.

Menurut Sofian, minimnya jumlah profesor di Indonesia disebabkan beberapa hal. Satu di antaranya adalah sistem penganggaran dari APBN. Selain minimnya alokasi dana riset yang hanya 0,009 persen dari GDB, birokrasi pengajuan diri menjadi profesor juga sangat berbelit.

Bandingkan dengan Malaysia yang memiliki anggaran riset 1 persen, Singapura 2 persen dan Jepang 4,6 persen. Karena itu ke depan pemerintah harus melakukan terobosan agar kebutuhan profesor ini segera terpenuhi. Tentunya dengan tetap mengedepankan proses yang benar, sesuai aturan dan bukan asal terpenuhi.

Butuh Rp12 juta Setiap Profesor

Sementara itu Dirjen Sumber Daya Iptek Kemenristek Dikti  Ali Ghufron Mukti mengatakan untuk mengangkat profesor, dibutuhkan anggaran yang tidak sedikit.

Karena negara harus mengeluarkan anggaran minimal Rp 12 juta untuk membayar gaji dan tunjangan seorang profesor setiap bulannya. Dana tersebut belum termasuk biaya riset yang harus dianggarkan untuk menunjang kegiatan ilmiah profesor.

Meski biayanya cukup mahal, keterbatasan profesor di perguruan tinggi tetap harus segera dicarikan solusinya. Mengingat dalam beberapa tahun ke depan, indonesia akan menjadi salah satu pemain besar dalam perekonomian dunia.

“Harus ada dukungan dana baik untuk tunjangan profesi, tunjangan jabatan maupun riset yang harus dilakukan secara rutin oleh profesor,” kata Ali.

Ia mengaku dari 5.300 guru besar yang ada di indonesia, sebagian besar berada di lingkungan PTN. Ali mengingatkan bahwa profesor atau guru besar adalah jabatan akademik di kampus dan bukan gelar.

Karena itu jika seorang profesor tidak lagi mengajar di perguruan tinggi, selayaknya jabatan profesor harus dikembalikan ke negara dan yang bersangkutan tidak lagi melekatkan profesor  pada namanya.

“Memang yang banyak terjadi, orang sudah tidak mengajar tetapi tetap pakai profesor. Ini harus ditertibkan,” tandasnya. (Inung)
Teks foto: Seminar nasional keprofesoran Kemenristek Dikti. (Inung)