Tuesday, 25 July 2017

SE Kapolri soal Ujaran Kebencian Berawal dari Kasus Tolikara dan Singkil

Senin, 2 November 2015 — 19:55 WIB
Gereja yang dibakar massa di Singkil Aceh diduga berawal dari provokasi lewat dunia maya

Gereja yang dibakar massa di Singkil Aceh diduga berawal dari provokasi lewat dunia maya

JAKARTA (Pos Kota) –  Ada dua alasan utama Kapolri Jenderal Badrodin Haiti mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor SE/6/X/2015 Penanganan Ujaran Kebencian atau Hate Speech.

Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Anton Charlyn, memaparkan dua alasan tersebut berkaca dari tragedi Tolikara Papua dan Singkil Aceh,soal perusakan rumah ibadah.

Kapolri akhirnya menerbitkan SE tentang hate speech. “Alasannya merujuk pada dua kasus yang paling dekat yakni kasus Tolikara yang semuanya berkumpul melalui dunia maya. Singkil ada provokasi. Bakar gereja didapatkan di dunia maya,” kata Kadiv Humas Mabes Polri, Senin (2/11).

Ia juga menambahkan dengan kasus tersebut jangan sampai media elektronik dijadikan alat  memprovokasi karena akan berakibat fatal. Bahkan, beberapa bulan sebelumnya Polri telah mencopot poster-poster hujatan yang dinilai tidak pantas. “Berawal fakta tersebut perlu upaya segera. Ini (surat edaran ujaran kebencian) hanya mengingatkan, bukan larangan,” tegasnya.

Menurut Anton, media yang akan menjadi sasaran Polri untuk pemantauan bukan hanya dunia maya, akan tetapi juga ujaran-ujaran yang ada di dunia nyata seperti orasi kegiatan, spanduk, banner, ceramah, pidato keagamaan, ujaran di media cetak maupun elektronik serta pamflet.

“Semuanya kita pantau tidak hanya media sosial. Hanya ingin mengingatkan tentang berkata-kata dan berbahasa, karena kata ini cermin dari budaya. Apakah salah ada imbauan mari berbicara lebih santun, etis karena tidak ada satu komunitas, budaya, dan agama yang mengajarkan tentang kebencian,” pungkasnya.

Ahmad, 21, mahasiswa di Jakarta Selatan, mengatakan adanya hate speech tersebut bakal merusak demokrasi bangsa Indonesia. “Ga setuju juga sih jadi aspirasinya masyarakat dibatasi. Ya jadi merusak demokrasi saja,” kata Ahmad.

Sedangkan karyawan swasta Bagus P., 26, menilai bahwa kebijakan hate speech disetujui. “Setuju sih, terkadang kebebasan berpendapat harus bisa diatur. Jadi ga frontal,” tukasnya. (adji)