Tuesday, 25 September 2018

Demokrasi & Ujaran Kebencian

Selasa, 3 November 2015 — 5:22 WIB

SURAT edaran tentang ancaman pidana hate speech (ujaran kebencian) yang dikeluarkan Kapolri menuai kontroversi. Ada kekhawatiran aturan ini bakal membungkam kebebasan berbicara dan berpendapat, termasuk kalangan media.

Soal hate speech menjadi sorotan ketika muncul Surat Edaran (SE) No. SE/6/X/2015 yang ditandatangani Kapolri Jenderal Badrodin Haiti tertanggal 8 Oktober 2015 yang dikirim ke kepolisian wilayah. Ujaran kebencian yang dimaksud meliputi penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, provokasi, berita bohong dan lainnya.

Ujaran kebencian ini bisa pada saat kegiatan kampanye, melalui spanduk atau banner, media sosial, penyampaian pendapat di muka umum, ceramah keagamaan, media cetak maupun elektronik, dan pamflet. Artinya, semua media yang dinilai bisa menjadi sarana ujaran kebencian, dibidik aparat.

Banyak kalangan yang menilai, terbitnya SE ini hanya akal-akalan pemerintah setelah upaya menghidupkan lagi pasal penghinaan Presiden menuai kontroversi. Yang paling berpotensi terjerat pidana, adalah media massa baik cetak maupun elektronik. Kalau ini yang terjadi, kita kembali mundur seperti di era Orde Baru, mengebiri pers.

Semua yang tercantum di dalam SE Kapolri dinilai hanya pasal karet yang sebetulnya sudah diatur dalam KUHP. Dugaan tindak pidana sesuai ‘pasal karet’ itu hanya bisa diproses bila ada laporan korban yang dirugikan. Imbauan pimpinan Polri kepada kepolisian sampai di tingkat polsek, bisa dimaknai sebagai perintah bersikap represif.

Kita sepakat, bahwa melontarkan pendapat, kritik, maupun lontaran ‘nyeleneh’ di media sosial, ada koridor hukum yang tidak boleh dilanggar. Yang kita tidak sepakat, adalah bila nantinya polisi represif dan terkesan mengada-ada menjerat orang, kelompok atau koporasi yang dianggap melontarkan ujaran kebencian.

Publik juga tidak ingin ada udang di balik batu, bahwa sikap reaktif aparat hanya untuk melindungi penguasa. Persepsi soal penghinaan, provokasi atau menebar fitnah juga sangat bias. Kita mengingatkan, ancaman pidana ujaran kebencian jangan justru membelenggu demokrasi di negeri ini. **