Saturday, 17 November 2018

M. Taufik Ingatkan Ahok Tegakkan Perda Kepariwisataan

Kamis, 5 November 2015 — 16:52 WIB
Wakil Ketua DPRD DKI Mohammad Taufik yang juga Wakil Ketua Balegda. (Joko)

Wakil Ketua DPRD DKI Mohammad Taufik yang juga Wakil Ketua Balegda. (Joko)

GAMBIR (Pos Kota) – Pemprov DKI Jakarta diingatkan pimpinan DPRD  menegakkan Perda Kepariwisataan yang dinilai sangat efektif memberantas narkoba. Berdasarkan perda yang baru disahkan pekan lalu, nantinya ada banyak bisnis hiburan diskotek dan karaoke yang berkedok usaha perhotelan juga harus ditertibkan.

“Banyak diskotek maupun karaoke yang berkedok sebagai fasilitas hotel, namun ternyata hotelnya cuma sepuluh kamar. Ini hanya akal-akalan pengusaha dan melanggar perda baru tersebut,” ujar Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Mohammad Taufik, Kamis (5/11). Dalam kapasitasnya sebagai Wakil Ketua Badan Legislasi Daerah (Balegda), Taufik mengingatkan agar Gubernur Ahok dan anak buahnya menegakkan Perda Kepariwisataan.

Menurutnya usaha perhotelan yang cuma terdiri beberapa kamar hanya akal bulus pengusaha agar diskotek dan karaokenya bisa lebih leluasa beroperasi. Tapi perda baru mewajibkan hanya hotel minimal bintang empat yang boleh mengembangkan usaha diskotek maupun karaoke. “Kami berupaya memperketat usaha hiburan malam yang identik dengan penyalahgunaan narkoba,” papar Taufik, politisi Gerindra.

Berdasarkan perda tersebut, keberadaan diskotek, karaoke, dan pijat, tidak boleh berdekatan dengan permukiman, rumah sakit, sekolahan, maupun tempat ibadah. “Tujuannya untuk mengurangi gesekan dengan masyarakat yang sering timbul belakangan ini,” kata Taufik sambil menambahkan keberadaan tempat hiburan yang sering ribut dengan warga antara lain di kawasan Kemang, Jaksel. Perda juga mengatur, tempat hiburan yang lalai adanya peredaran narkoba, langsung dicabut izin usahanya.

Taufik menampik terhadap tudingan bahwa perda tersebut akan menurunkan angka wisatawan. “Justru kami berupaya melindungi wisatawan hiburan malam agar lebih aman dan nyaman dari gangguan narkoba,” tandas Taufik sambil menambahkan perda tersebut telah menyerap aspirasi dari semua pihak, termasuk pemerintah, masyarakat,  pengusaha, dan karyawan hiburan. (Joko)