Saturday, 17 November 2018

SE Ujaran Kebencian Kapolri Itu Cara Lain Kendalikan Demokrasi

Kamis, 5 November 2015 — 5:46 WIB
Ucha Nov 1505

PRESIDEN Jokowi pernah berencana hidupkan kembali pasal “penghinaan presiden” yang sudah dihapus MK, tapi ditolak banyak kalangan. Tiba-tiba Kapolri Badrodin Haiti terbitkan SE (surat edaran) Ujaran Kebencian. Isinya, barang siapa menyebar kebencian di medsos dan media massa, bisa dituntut secara hukum.

Jangan-jangan ini agenda terselubung pemerintah untuk mengendalikan demokrasi, sekaligus menindak para pelaku penghinaan Kepala Negara.

Jaman Orde Baru pers yang terlalu berani mengritik pemerintah, dikendalikan lewat pencabutan SIUPP. Selesailah sudah itu koran. Tapi setelah era reformasi, tak bisa lagi cara-cara itu, karena tanpa SIUP-pun orang sudah bisa bikin penerbitan. Maka bila dulu SIUPP bisa diperjual-belikan, kini sudah tidak laku lagi.

Makanya kini pers termasuk media elektronik, tak takut-takut lagi mengkritik pemerintah. Jika pemerintah tidak terima, bisa menuntutnya lewat pasal-pasal KUHP dan UU ITE (Informasi & Transaksi Elektronik). Bahkan pasal penghinaan presiden yang bisa menuntut pelakunya secara hukum, sudah dibatalkan MK. Karenanya SBY dulu hanya bisa mengeluh ketika pendemo menghujat Presiden RI itu secara keterlaluan.

Rupanya Jokowi juga khawatir bahwa dirinya akan bernasib seperti SBY. Tapi sayang, niatnya untuk menghidupkan pasal “penghinaan presiden” ditentang banyak kalangan. Tapi presiden kan punya kuasa. Lewat Kapolri lah kemudian dikeluarkan SE tentang Ujaran Kebencian. Intinya, barang siapa menyebar kebencian lewat media sosial dan media masa, bisa dituntut.

Kesannya memang umum, tapi di situ soal penghinaan pada presiden juga bisa masuk. Maka banyak kalangan yang mencurigai, bahwa Presiden Jokowi hendak mengendalikan demokrasi. Tak bisa lagi mencabut SIUPP, dengan cara lain pun ditempuh, sehingga terbitlah SE Ujaran Kebencian itu.

Tapi menurut pihal IPW (Indonesia Polisi Watch), SE Ujaran Kebencian itu merupakan bentuk pekerjaan mubazir Kapolri. Ngapain capek-capek bikin SE semacam itu, karena soal penghasutan dan penyebaran kebencian termasuk pencemaran nama baik, baik di koran maupun medsos, sudah bisa dicover pasal-pasal KUHP dan UU ITE. –– gunarso ts