Saturday, 20 July 2019

Pansel Dewas BPJS Ketenagakerjaan Harus Tolak Titipan

Minggu, 8 November 2015 — 13:39 WIB

JAKARTA (Pos Kota) –  Panitia Seleksi Dewan Pengawas dan Dewan Direksi BPJS Ketenagakerjaan harus obyektif dan profesional, tidak terpengaruh oleh  titipan-titipan  dari Kementeriaan terkait dan partai politik  tertentu. Pansel harus tolak titipan-titipan.

Ketua Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar berharap Ketua Pansel Abdul Wahab Bangkona yang merupakan Sekjen Kemnaker harus bisa bertindak independen dari kepentingan kementerian.

“Mengingat pentingnya peran Dewas dan Direksi BPJS Naker dalam mengelola Jaminan sosial serta mengelola uang buruh yang saat ini sudah lebih dari Rp203 Triliun,  maka peraan Pansel sangat strategis untuk menjaring orang-orang  yang mampu menjalankan Jaminan sosial sesuai amanat UU 40/2004 dan UU 24/2011,” kata Timboel, Minggu (8/11).

Menurutnya, saat ini ada  ada anggota Pansel berasal dr Kemenkeu, ada juag anggota Pansel yang mantan Dirjen PHI Kemenaker, karena itu Pansel harus independen dari kepentingan kementerian.

Kerja Cepat

Dia mengingatkan,  Pansel juga harus bekerja keras dan cepat mengingat proses ini maksimal hanya 2 bulan saja,  sementara proses rekrutmen khusus Dewas BPJS Naker harus melalui fit and proper tes dari  Komisi IX DPR.

“Pihak Komisi IX harus juga  siap untuk melakukan fit and proper dan menyediakan waktu untuk itu dan tidak menunda nunda lagi walaupun harus mengorbankan masa reses nantinya. Pansel sudah harus berkomunikasi dengan Komisi IX agar jadwal kerja tidak molor,” tegasnya.

Seperti diketahui, Pansel Dewan Pengawas dan Direksi BPJS Ketenagakerjaan  dibentuk berdasarkan  Keppres no. 116/P Tahun 2015.  Pansel ini merupakan tindak lanjut perintah Pasal 63 UU 24/2011 tentang BPJS. Bahwa menurut Pasal 63 tersebut,  Dewan Pengawas dan Direksi BPJS Naker saat ini akan berakhir tugasnya pada tanggal 31 Desember 2015.(Tri/win)