Saturday, 25 November 2017

Minim, Kesadaran Pengusaha di Jakut dalam Membayar Pajak

Senin, 23 November 2015 — 19:38 WIB
Wajib Pajak Jakut

TANJUNG PRIOK (Pos Kota) – Kesadaran pengusaha menengah di Jakarta Utara memenuhi kewajibannya membayar pajak masih minim. Pasalnya, hingga saat ini tercatat ada sebanyak 216 wajib pajak yang menunggak pembayaran PBB- P2 dengan total tunggakan mencapai Rp 136 Milyar.

Kepala Suku Dinas Pelayanan Pajak Daerah Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu, Selkiansyah mengakui hingga saat ini di Jakarta Utara masih ada sebanyak 216 wajib pajak yang belum memenuhi kewajibannya. Ini menjadi target operasi pemasangan papan peringatan penunggak pajak, dengan tujuan untuk menggugah kesadarannya membayar pajak tepat waktu.

“Kita sudah melakukan berbagai tahapan yang bersifat mengingatkan kepada wajib pajak. Namun, mereka tidak meresponnya, maka dari itu hari ini Senin (23/11), kita melakukan pemasangan papan peringatan dengan batas waktu 7×24 jam sebagai tahapan penagihan aktif,” kata Selkiansyah didampingi Kepala UPPD Tanjung Priok, Adhi Wirananda dan Wakil Camat Tanjung Priok, Mat Nasir yang turun langsung melakukan pemasangan papan peringatan di PT DOK Koja Bahari Unit I dan PT DOK dan Perkapalan Kodja Bahari, Senin (23/11).

Diharapkan dengan cara ini mereka bisa cepat menyelesaikan pembayaran tunggakannya. Jikapun batas waktu yang sudah ditentukan mereka tidak segera memenuhi kewajibannya pihaknya akan mengambil tindakan tegas.

Papan peringatan penunggak pajak PBB-P2 kata Selkiansyah, sudah sesuai dengan Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 89 Tahun 2013 tentang Inventarisasi Daftar Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Rata-rata penunggak pajak kelas menengah ke atas dengan minimal tunggakan mencapai Rp 500 Juta.

“Setelah dilakukan pemasangan plang peringatan, kita  akan terus melakukan upaya-upaya agar mereka mau memenuhi kewajibannya. Selain itu kami juga akan melakukan pemasangan plang yang sama disejumlah pengusaha-pengusaha yang belum membayar pajak,”ungkapnya.

Dalam aksi pemasangan ini pihaknya berusaha menghindari arogansi, selain itu juga jangan sampai menganggu ketertiban umum. Bahkan sebelum pemasangan kami juga sudah berkoordinasi dengan pihak pengusaha agar tidak terjadi salah paham. (wandi/d)