Monday, 23 July 2018

Jampidum Berkomitmen Tuntaskan Kasus Adipurna

Selasa, 24 November 2015 — 22:03 WIB
Kejaksaan Agung

JAKARTA (Pos Kota) – Kejaksaan Agung belum merespon laporan yang dilayangkan Adipurna
Sukarti,  yang menjadi korban kasus penipuan tanah bernilai miliaran rupiah oleh dua rekan bisnisnya, yakni Yusuf Ngadiman dan Suryadi Wongso.

Jaksa Agung Muda Pidana Umum (Jammpidum) Noor Rochmad menyatakan akan mengecek terhadap laporan tersebut. “Kasih tahu perkaranya gimana, berkasnya dari mana. Nanti akan dicek (setelah ada laporan),” kata Noor saat ditemui oleh wartawan, di Gedung Jampidum, Kejagung, Selasa (24/11).

Menurut dia, pihaknya berkomitmen akan menuntaskan hingga ke pengadilan, bila ditemukan fakta hukum yang kuat. “Kalau memang ada bukti, kenapa tidak (dilanjuti),” ujar mantan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun).

Laporan yang disampaikan ke Kejagung, tentang dugaan pelanggaran kewenangan jaksa yang menangani kasus itu. Pelanggaran kewenangan itu,  yakni melawan putusan praperadilan yang menyatakan bahwa kasus yang menimpa kliennya adalah pidana bukan perdata.‎

Berkoordinasi Dengan Komisi III

Kuasa hukum Adipurna Sukarti, M Soleh mengemukakan  telah berkoordinasi dengan Komisi III DPR dan Komisi Kejaksaan soal lambannya respon Kejagung dalam menindaklanjuti laporan  kliennya.

“Ini ada korban, yang perlu diberikan keadilan. Jangan malah dilanggar semua hak-haknya dan melanggar hukum,” jelasnya kepada wartawan, di Jakarta, Selasa.

Diungkapkan,  dua orang jaksa menolak pelimpahan berkas perkara dari penyidik Polri dengan alasan  kasus ini merupakan perdata.

Padahal praperadilan sudah memutuskan bahwa kasus tersebut sebenarnya telah dihentikan penyidikan (SP3), namun dibatalkan oleh putusan praperadilan no: 37/pid.prap/2014/PN. Jaksel.

Kasusnya telah selesai diberkas dan dilimpahkan dari Mabes Polri ke Kejagung dan mandek, dengan alasan kasusnya masuk ranah perdata, bukan pidana, Korban melaporkan kasus dugaan penipuan oleh dua rekan bisnisnya ke  Mabes Polri dengan pengenaan pasal penipuan 374 KUHP, pemalsuan 364 KUHP dan juga UU No 8 tahun 2010 tindak pidana pencucian uang. (ahi/win)