Wednesday, 14 November 2018

Subsidi Listrik Usaha Mikro Dicabut, Itu Tidak Adil

Selasa, 1 Desember 2015 — 17:39 WIB
*ist

*ist

JAKARTA (Pos Kota) – Kritik terhadap pencabutan subsidi yang berbuntut naiknya tarif listrik 1.300 VA dan 2.200 VA terus mengalir. “Ini tidak adil namanya,” kata Direktur eksekutif Energy Watch Indonesia (EWI), Ferdinand Hutahean, kepada Pos Kota, Selasa (1/12).

Tidak adil, karena subsidi untuk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dicabut. Sedangkan pengusaha besar justru dapat insentif dari pemerintah.

Seharusnya, ia mengungkap UMKM  yang menjadi pelanggan dengan daya berapa pun harus dapat insentif. “Insentif bisa diberikan lewat potongan pembayaran listrik,” terangnya.

Menyangkut besarannya bisa diatur. Sebagian subsidi diberikan secara langsung. Sebagian untuk UMKM lewat potongan pembayaran listrik.

PEMERINTAH NEOLIB

Sebenarnya, ia menegaskan banyak mekanisme yang bisa dilakukan untuk tidak memberatkan sektor ekonomi rakyat kecil.

“Tapi kalau pemeritahnya bermazhab neolib. Liberal. Ya memang tidak akan peduli dengan kaum ekonomi rakyat kecil,” katanya.

Dengan naiknya tarif listrik 1.300 VA dan 2.200 VA, ia melihat bakal muncul masalah baru. “Harga barang naik, pembeli kabur,” ujarnya.

Sebaliknya kalau harga tidak naik, ia menegaskan rasionalisasi yang terjadi alias pengurangan karyawan atau menurunnya kualitas barang. Ini bakal mengurangi daya saing.

“Padahal Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) sudah di depan mata. Mampukah produk lokal bersaing dengan produk negera tetangga,” pungkasnya. (setiawan)