Thursday, 19 September 2019

MK Tolak Uji Materi UU Kepolsian dan UU TNI

Senin, 7 Desember 2015 — 19:03 WIB

JAKARTA (Pos Kota) – Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi oleh Denny Indrayana Dkk terhadap UU No.2/2002 tentang Kepolisian dan UU No.34/2004 tentang TNI.

“Menyatakan permohonan pemohon satu, dua dan tiga tidak dapat diterima. Menolak permohonan pemohon keempat untuk seluruhnya,” kata Ketua Majelis MK Anwar Usman saat membacakan putusan sidang, di Gedung MK, Jakarta, Senin (7/12).

Majelis Hakim MK, dalam pertimbangannya, kewenangan Presiden (hak prerogatif)  untuk mengangkat Panglima TNI dan Kapolri dibatasi dengan checks and balances, guna membatasi peran Presiden.

Denny Indrayana adalah pemohon satu. Sedangkan pemohon dua dan tiga, Feri Amsari dari Pusat Studi Konstitusi, dan Hifdzil Alim (Pusat Kajian Anti Korupsi UGM.

Pasal-pasal yang diujikan, adalah pasal 11, ayat 1, 2, 3, 4 dan 5 UU Polri dan pasal 13 ayat 2, 5, 6, 7, 8 dan 9 UU TNI. Pasal ini mengatur tentang pengangkatan Panglima TNI dan Kapolri melalui persetujuan DPR, dalam hal ini Komisi 1 DPR. (ahi)