Tuesday, 20 November 2018

DPRD DKI Prihatin Walikota Ajukan Anggaran Minim

Kamis, 10 Desember 2015 — 17:19 WIB
Suasana rapat Banggar DPRD DKI bersama para walikota se-Jakarta. (Joko)

Suasana rapat Banggar DPRD DKI bersama para walikota se-Jakarta. (Joko)

GAMBIR (Pos Kota) – Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mengatakan kepada walikota jangan takut menganggarkan kegiatan yang memang diperlukan. “Kalau untuk proyek yang benar, silakan bikin anggarannya, jangan takut,” ujarnya saat memimpin rapat badan anggaran (Banggar) di gedung DPRD kawasan Gambir, Kamis (10/12).

Prasetio dalam kapasitas sebagai Ketua Banggar bersama sejumlah anggotanya justru prihatin terhadap  walikota yang merencanakan anggaran terlalu minim. “Saya  khawatir nanti di tengah jalan kalau kehabisan anggaran, malah nyopet lagi,” kata Prasetio pada rapat penyisiran anggaran RAPBD DKI 2016. Rapat tersebut dihadiri Sekda Saefullah, seluruh pejabat walikota dan bupati, serta segenap pejabat Pemprov DKI.

Wakil Ketua Banggar M. Taufik  menambahkan pemangkasan yang terlalu besar  menurunkan layanan masyarakat. Banyak SKPD yang anggarannya dinolkan alias tidak ada anggaran sama sekali.  “Jangan-jangan nanti tidak ada lagi air minum di kantor walikota,” katanya sambil menegaskan kalau SKPD tidak dikasih anggaran, lebih baik dihapus saja dari struktural jabatan. “Buat apa pejabatnya cuma duduk-duduk saja karena tak punya anggaran, sebaliknya dapat TKD besar. Mendingan dihapus sekalian,” kata Taufik.

Pemangkasan anggaran yang dinilai memprihatinkan dilakukan di seluruh wilayah. Salah satu contoh  Pemkot Jakpus. Anggaran tahun lalu sebesar Rp 131 miliar dengan penyerapan 70 persen, kini cuma menganggarkan Rp 51 miliar. Sedangkan Pemkot Jakbar dari rencana awal mengajukan anggaran Rp 85 miliar akhirnya disisir tinggal Rp 49 miliar.

Prasetio maupun Taufik mengatakan prihatin terhadap sikap para walikota yang melakukan penghematan anggaran, tapi berpotensi menimbulkan dampak buruk pada pelayanan. “Jangan dikira Banggar senang  dengan minimnya anggaran dari para walikota. Kami lebih setuju dengan anggaran yang lebih,  tapi dapat dipertanggungjawabkan,” tambah Taufik. (Joko)