Thursday, 22 August 2019

Ahok : Tunjangan Kinerja Daerah Sama, Itu Tidak Adil

Senin, 14 Desember 2015 — 23:25 WIB
Gubernur Ahok

Gubernur Ahok

GAMBIR (Pos Kota) – Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta saat ini sedang mengkaji pembayaran tunjangan kinerja daerah (TKD) yang besarnya berbeda-beda antar-SKPD. Sebab, selama ini antara pegawai SKPD yang sibuk kerja dan santai, jumlahnya sama.

Gubernur DKI Jakarta Ahok menyatakan dia sudah memerintahkan BKD untuk menghitung ulang TKD baru yang akan diberlakukan ke depan. “Menurut saya tidak adil kalau semua SKPD dipukul rata mendapat TKD yang sama besar. Sebab, ada SKPD yang sibuknya luar biasa, namun ada juga yang terlalu santai,” ujar Ahok di Balaikota, Gambir, Senin (14/12).

Menurutnya TKD yang dipukul rata lama-lama akan menimbulkan kecemburuan, terutama dari SKPD yang tingkat pekerjaannya sanga tinggi. “Jadi, sebelum muncul kecemburuan, kami berupaya memberikan TKD seadil mungkin bagi tiap SKPD,” paparnya.

Adapun SKPD yang bakal mendapatkan TKD lebih besar, kebanyakan dari lembaga dinas pekerjaan umum. Contohnya Dinas PU Tata Air, Dinas Bina Marga, Dinas Kebersihan, Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (BPPBJ), serta Dinas Pelayanan Pajak. “Namun perhitungan TKD maksimal tentunya berdasarkan kerajinan dan kedisiplinan kerja dari tiap individu. Bukan berarti pegawai dinas yang malas akan mendapat TKD lebih tinggi dari SKPD lain yang rajin,” tambah Ahok.

Pemberlakukan TKD baru ini akan diterapkan mulai pertengahan 2016 atau awal 2017. “SKPD yang makin dikit orangnya, akan  makin besar TKD-nya,” ujar Ahok sambil menambahkan bagi SKPD yang berhasil menghemat anggaran juga harus dihargai melalui TKD. (Joko)