Friday, 16 November 2018

Mantan Direktur Utama PT. Mobile 8 Telecom Mangkir dari Panggilan Kejaksaan

Rabu, 16 Desember 2015 — 23:08 WIB

JAKARTA (Pos Kota) – Mantan Direktur Utama PT. Mobile 8 Telecom, Hidayat Tjandradjaja mangkir dari penggilan tim penyidik kasus penerimaan kelebihan bayar atas pembayaran Pajak PT. Mobile 8 Telecom (PT. Smartfren), 2007-2009.

“Dia beralasan tengah berada di luar negeri dan memohon penjadwalan ulang pemanggilannya lagi,” kata Kapuspenkum Amir Yanto, di Kejagung, Rabu (16/12).

Menurut Amir, tim penyidik berkepentingan untun memeriksa Hidayat Tjandradjaja, dalam rangka pengumpulan bahan keterangan dan alat bukti, untuk melangkah lebih lanjut (penetapan tersangka).

“Tentunya, tidak cuma Hodayat, tapi semua pihak yang diduga dan patut didiga terkait dengan kasus dugaan tindak pidana korupsi tersebut,” jelasnya.

Namun, Amir belum dapat memastikan penetapan tersangka, mengingat sudah hampir 20 orang saksi diminta keterangan, minus pemilik Mobile 8 Telecom Hari Tanoesudibyo. “Tim penyidik masih bekerja dan mengintensifkan pemeriksaan. Tunggulah, pada saatnya akan diberitahukan, jika sudah melangkah lebih jauh.”
Direktur Penyidikan pada Jampidsus Maruli Hutagalung (saat itu), Kamis (22/10) mengisyratakan pemeriksaan Hari Tanoesudibyo akan dilakukan, setelah semua saksi lain diperiksa.

Sejak Senin dan Selasa, pekan ini, tim penyidik diketuai Ali Nurdin telah memeriksa Hary Djaja  (Komisaris PT. Bhakti Investama), Selasa (15/12) dan  Ellyana Djaja (Direktur PT. Djaja Nusantara Komunikasi).

SEOLAH-OLAH

Kasus ini terjadi 2007 – 2009, dimana PT Mobile 8 Telecom uang dimiliki Hari Tanoesudibyo. Pada periode itu Mobile bertransaksi perdagangan dengan PT Djaya Nusantara Komunikasi (DNK), salah satu distributornya, dalam bentuk produk telekomunikasi, seperti ponsel dan pulsa senilai Rp80 miliar.

Pada praktiknya, PT DNK tidak mampu membeli barang-barang tersebut. PT DNK menuding transaksi itu hanya seolah-olah untuk mengecoh.

Guna melengkapi administrasi (mengkover), Mobile transfer uang Rp80 miliar ke rekening PT DNK, Desember 2007 dalam dua tahap, yakni pertama Rp50 miliar dan Rp30 miliar.

Selanjutnya untuk melengkapi aksinya, Mobile membuat invoice atau faktur fiktif, yang seakan-akan terjadi pemesanan barang dari PT DKN. Senyatanya, perusahaan berbasis di Surabaya tidak pernah menerima barang.
Sekitar 2008, PT DKN lagi menerima faktur pajak dari Mobile dengan nilai Rp114. 986. 400. 000. Padahal, PT DKN tidak bertransaksi dan menerima barang.

Faktur-faktur fiktif ini lalu digunakan untuk mengajukan kelebihanembayaran (restitusi pajak) kepada Kantor KPP agar bisa nasuk lantai bursa jakarta.

2009, Mobile menerima restitusi pajak senilai Rp10. 748. 156. 345, yang sebenarnya Mobile tidak berhak atas itu. Akibatnya negara dirugikan. Mobile kini berubah menjadi Smartfren yang dimiliki oleh Kelompok Usaha Sinar Mas. (ahi)